DPD Minta KPK Awasi Dana Terkait Penanganan Dampak Covid-19
Jum'at, 19 Juni 2020 - 14:47 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi diminta untuk mengawasi penggunaan dana penanganan dampak Covid-19. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Abdul Rahman Thaha menyoroti temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai berbagai persoalan dalam program kartu prakerja yang dijalankan pemerintah.
Abdul Rahman menyoroti temuan KPK yang menyatakan program kartu prakerja itu seharusnya domain Menteri Ketenagakerjaan bukan Menko Perekonomian. (Baca juga: KPK Rekomendasikan Kartu Prakerja Dialihkan ke Kemnaker dan Libatkan BNSP )
Apalagi, kata dia, ada informasi banyak warga yang mengeluhkan sulitnya mendaftar program kartu prakerja.
"Apa yang telah ditemukan oleh KPK ini sudah temuan yang berindikasi merugikan negara, tapi saya melihat KPK masih memberikan kesempatan kepada pihak penyelenggara untuk memperbaiki hal-hal yang masih bersifat secara teknis yang dianggap salah," tuturnya.
Abdul Rahman menyoroti temuan KPK yang menyatakan program kartu prakerja itu seharusnya domain Menteri Ketenagakerjaan bukan Menko Perekonomian. (Baca juga: KPK Rekomendasikan Kartu Prakerja Dialihkan ke Kemnaker dan Libatkan BNSP )
Apalagi, kata dia, ada informasi banyak warga yang mengeluhkan sulitnya mendaftar program kartu prakerja.
"Apa yang telah ditemukan oleh KPK ini sudah temuan yang berindikasi merugikan negara, tapi saya melihat KPK masih memberikan kesempatan kepada pihak penyelenggara untuk memperbaiki hal-hal yang masih bersifat secara teknis yang dianggap salah," tuturnya.
Lihat Juga :