Nalar Kritis Mahasiswa untuk Pemerintah

Selain kebijakan, pemerintah juga melempar bola liar tentang wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 yang sejatinya dipantik Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan meminjam nama para pengusaha sebagai pandangan pada Januari 2022. Bagaimanapun perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 sangat sensitif yang mengusik semangat reformasi untuk membatasi masa jabatan presiden agar kepemimpinan sebelumnya tak terulang. Isu ini berpotensi mencederai demokrasi melalui perubahan amendeman Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun begitu, secara lisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang menterinya berbicara perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu serta menyatakan pesta demokrasi terbesar di Indonesia tetap sesuai tahapan dan mengikuti jadwal, yakni 14 Februari 2024.

Menggugah Nalar Kritis Mahasiswa

Banyak kelompok mahasiswa merespons setiap detail kebijakan pemerintah dengan aksi dan demonstrasi. Tidak menyayangkan aksi dan demonstrasi untuk membendung keputusan pemerintah yang tidak prorakyat. Namun, sebagai kaum intelektual, mahasiswa dituntut untuk memberikan sumbangsihnya lewat pemikiran kritis serta konstruktif dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah.

Baiknya, mahasiswa yang melayangkan tuntutan untuk mengubah dan memengaruhi kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat memulainya dengan kajian yang komprehensif. Pasti memiliki daya ledak yang luar biasa bila mereka yang selama ini berteriak-teriak menyuarakan tuntutannya membingkai ide dan gagasan melalui kajian, apalagi dalam bentuk policy brief. Alangkah kuatnya suara para mahasiswa dari semua elemen, baik organisasi intra maupun organisasi ekstra bila buah pikiran mereka memenuhi isi kolom-kolom dan pemberitaan media massa. Terlebih lagi jika mereka mampu menjadi key opinion leader (KOL) yang memiliki keahlian sesuai bidangnya dan pendapatnya benar-benar didengar masyarakat secara luas. Dahsyat, pasti.

Sejarah baru akan terukir jika setiap organisasi mahasiswa berhasil memengaruhi, bahkan mengubah kebijakan pemerintah melalui kajian yang telah digelar di mana-mana dan tersiar di berbagai penjuru Nusantara.

Mari utamakan sikap kritis terhadap pemerintah, terutama mengenai isu sensitif terhadap publik seperti kenaikan harga BBM, kenaikan PPN, dan gonjang-ganjing perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilu 2024 melalui sebuah kajian. Mantapkan pilih untuk turun jalan bila gagasan tak lagi mempan memengaruhi kebijakan pemerintah. Saatnya kembali ke khitah dengan memegang teguh independensi sebagai kalangan oposisi yang mengontrol kekuasaan agar pemerintah tak sewenang-wenang dalam rangka mewujudkan tujuan negara dan cita-cita bangsa.

Teruntuk seluruh mahasiswa Indonesia, jangan hanya turun jalan karena sikap reaktif saja, tetapi pahamilah masalahnya. Mari budayakan mengkaji terlebih dahulu sehingga apa yang nanti diperjuangkan penuh makna dengan semangat yang menggelora untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Republik Indonesia.