Mendagri Pastikan Anggaran Pilkada Utuh Tak Terganggu Corona
Rabu, 17 Juni 2020 - 22:03 WIB
(Baca: Pilkada 2020, Ini Tiga Ukuran KPU soal Bisa Tidaknya Digelar)
“Total KPU dan Bawaslu daerah dan pusat lebih kurang 5,1 triliun. Ini yang mungkin akan dipenuhi oleh Ibu menkeu, sementara beliau akan mengeksekusi tahap pertama Rp.1,02 triliun. Nah dengan demikian ini tidak akan mengganggu APBD, terkait yang tambahan,” tuturnya.
Sementara itu alokasi anggaran Covid-19 di daerah menggunakan pos anggaran selain pilkada yang totalnya mencapai Rp72,63 triliun. Dana sebesar itu digunakan untuk tiga hal yakni penanganan kesehatan Rp28,71 triliun atau 39,52%, jaring pengaman sosial Rp27,84 triliun atau 38,3%, dan stimulus ekonomi Rp16,08 triliun atau 22,2%.
“Pilkada tidak boleh diganggu karena kita mengantisipasi pilkada terlaksana di 2020. Atau 2021 kita siapkan anggarannya dulu. Jangan sampai nanti kita tidak paham 2021 dinamika anggaran kita seperti apa. Oleh karena itu harus diamankan,” pungkasnya.
“Total KPU dan Bawaslu daerah dan pusat lebih kurang 5,1 triliun. Ini yang mungkin akan dipenuhi oleh Ibu menkeu, sementara beliau akan mengeksekusi tahap pertama Rp.1,02 triliun. Nah dengan demikian ini tidak akan mengganggu APBD, terkait yang tambahan,” tuturnya.
Sementara itu alokasi anggaran Covid-19 di daerah menggunakan pos anggaran selain pilkada yang totalnya mencapai Rp72,63 triliun. Dana sebesar itu digunakan untuk tiga hal yakni penanganan kesehatan Rp28,71 triliun atau 39,52%, jaring pengaman sosial Rp27,84 triliun atau 38,3%, dan stimulus ekonomi Rp16,08 triliun atau 22,2%.
“Pilkada tidak boleh diganggu karena kita mengantisipasi pilkada terlaksana di 2020. Atau 2021 kita siapkan anggarannya dulu. Jangan sampai nanti kita tidak paham 2021 dinamika anggaran kita seperti apa. Oleh karena itu harus diamankan,” pungkasnya.
(muh)
Lihat Juga :