Tak Capai Target, Mensos Keluhkan Data Penerima Bansos di Daerah

JAKARTA - Beberapa program bantuan sosial ( bansos ) masih belum mencapai target yang ditetapkan. Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara mengungkapkan, bansos (tunai) tahap pertama penyalurannya belum mencapai 6 juta dari target 9 juta penerima.

“Pada tahap pertama memang belum sampai 6 juta keluarga yang menerima bansos tunai. Ini diikerenakan di tahap awal masih banyak daerah yang belum bisa memenuhi kuota yang kami berikan,” ungkapnya saat konferensi pers di Kantor Presiden, Rabu (17/6/2020). (Baca juga: Tak Diperpanjang, 800.000 Warga DKI Tak Terima Bansos Sampai Desember)

Dia mengatakan bahwa bansos tunai sudah masuk ke tahap dua penyaluran dari tiga tahap yang direncanakan. Untuk tahap dua ini, Kemensos mengambil langkah untuk menyalurkan kepada daerah yang siap terlebih dahulu.



“Kami alihkan sisa kuota daerah itu kepada daerah yang lebih siap. Kami koordinasi dengan Mendagri, beberapa waktu lalu sudah terbitkan telegram kepada beberapa daerah yang belum lakukan perbaikan data khususnya untuk percepatan bansos tunai di daerah,” ungkapnya.

Dia berharap, pada tahap kedua dan ketiga data sudah tergenapkan. Pasalnya, sampai saat ini data penerima bansos tunai belum mencapai 9 juta. “Sehingga, kami harap di tahap kedua dan ketiga, data 9 juta sudah tergenapkan. Sebagai informasi, data yang masuk di Kemensos ada 8.366.000 keluarga, masih kurang 640.000 keluarga yang kami minta ke daerah,” paparnya.

Sementara itu, Komisi VIII DPR kemarin menggelar rapat membahas verifikasi dan validasi data kemiskinan di daerah bersama beberapa kepala daerah. Adapun sejumlah kepala daerah yang hadir adalah Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wali Kota Serang Syafrudin, Bupati Cianjur Herman Suherman, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan Kepala Dinas Sosial Pemda DKI Jakarta Irmansyah.

Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengungkapkan, ada beberapa poin yang harus segera dilakukan agar permasalahan yang telah menahun ini tidak kembali diwariskan ke generasi selanjutnya. Pertama, perlunya perbaikan pola komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sehingga tercipta pola komunikasi sinergis untuk memasukkan maupun melakukan memverifikasi validasi data. "Intensitas koordinasi dalam manajemen maupun pengelolaan perbaikan data," kata Diah.

Kedua, perlunya penguatan sumber daya manusia dan teknologi pengelolaan data. Harapannya, tidak ada lagi kekeliruan data yang disebabkan penilaian subyektif. "Kalau SDM kita profesional, kita akan membatasi ruang ruang penilaian subyektif. Jadi data yang dimasukkan nantinya akan mencermintakan kondisi obyektif yang terjadi di masyarakat. Dengan begitu mampu mengurangi tingkat error yang saat ini masih ada di pendataan sosial kita," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.