Jokowi Ancam Reshuffle Menteri dan Dirut BUMN yang Suka Impor
Jum'at, 25 Maret 2022 - 10:32 WIB
BALI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa dirinya akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju kapanpun. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada menteri dan lembaga serta kepada kepala daerah tentang aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3/2022).
Awalnya, Jokowi geram karena masih banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan pengadaan barang dan jasa dengan impor dari luar negeri. Jokowi pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memecat Dirut yang masih melakukan impor.
"BUMN sampaikan ke Menteri BUMN dah ganti dirutnya. Ganti ngapain kita," ujar Jokowi.
Hal senada juga dikatakan Jokowi untuk menteri kabinetnya. Bahkan dirinya tidak segan-segan untuk mereshuffle menteri yang masih melakukan impor pengadaan barang.
"Kementrian ya sama saja tapi itu bagian saya. Reshuffle udah saya itu," tegas Jokowi.
Jokowi menyebut bahwa perekonomian Indonesia bisa tidak berkembang jika kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN masih melakukan impor.
"Kayak gini enggak bisa jalan sudah di depan mata uangnya, ada uang-uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri aja sulit," tegasnya.
Dirinya pun akan melakukan pengawasan secara ketat terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN.
"Dan akan saya awasi betul," ungkapnya.
Awalnya, Jokowi geram karena masih banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melakukan pengadaan barang dan jasa dengan impor dari luar negeri. Jokowi pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memecat Dirut yang masih melakukan impor.
"BUMN sampaikan ke Menteri BUMN dah ganti dirutnya. Ganti ngapain kita," ujar Jokowi.
Hal senada juga dikatakan Jokowi untuk menteri kabinetnya. Bahkan dirinya tidak segan-segan untuk mereshuffle menteri yang masih melakukan impor pengadaan barang.
"Kementrian ya sama saja tapi itu bagian saya. Reshuffle udah saya itu," tegas Jokowi.
Jokowi menyebut bahwa perekonomian Indonesia bisa tidak berkembang jika kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN masih melakukan impor.
"Kayak gini enggak bisa jalan sudah di depan mata uangnya, ada uang-uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri aja sulit," tegasnya.
Dirinya pun akan melakukan pengawasan secara ketat terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN.
"Dan akan saya awasi betul," ungkapnya.
(kri)
Lihat Juga :
tulis komentar anda