PKB Prediksi Reshuffle Kabinet Dilakukan Habis Lebaran
loading...
A
A
A
JAKARTA - Isu reshuffle kabinet berembus kencang dalam beberapa waktu terakhir. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB Jazilul Fawaid menduga reshuffle kabinet akan dilakukan Presiden Jokowi setelah Hari Raya Idul Fitri.
"Pak Jokowi sudah 5 kali melakukan reshuffle. Seandainya Pak Presiden mau melakukan reshuffle mungkin ini yang terakhir. Kelihatannya masyarakat yang menunggu-nunggu adanya reshuffle ini tentunya harus bersabar. Dugaan saya mungkin ya habis puasa, habis Lebaran kalau ada," kata pria yang akrab disapa Gus Jazil dalam keterangannya, Kamis (24/3/2022).
Wakil Ketua MPR ini menegaskan bahwa reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif presiden. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan bocorannya ihwal siapa menteri yang akan diganti atau digeser.
"Sepanjang Pak Presiden memandang bahwa performa kabinet ini bagus, ya tidak perlu ada reshuffle, meskipun sudah lama belum ada pergantian," ujarnya,
PKB menyerahkan sepenuhnya kepada presiden dan berharap masyarakat bersabar seandainya presiden tidak mengambil keputusan reshuffle kabinet. Gus Jazil berharap seluruh menteri untuk fokus bekerja dan tidak terganggu dengan isu reshuffle yang santer dibicarakan publik.
"Para menteri tidak perlu risau dengan isu reshuffle. Kita berharap para menteri yang ada bekerja concern sesuai tugasnya. Abaikan isu-isu itu sebelum Pak Presiden akan melakukan reshuffle," katanya.
Baca juga: Jawab Isu Reshuffle, PKS: Kalau MU Kalah Terus yang Diganti Pelatihnya
Secara khusus, Gus Jazil juga meminta para menteri dari PKB untuk bisa meningkatkan kinerjanya, sehingga tetap mendapatkan kepercayaan dari presiden dan bisa memberikan yang terbaik dalam melayani rakyat.
"Jika ada pekerjaan-pekerjaan yang lambat, tolong segera dipercepat. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan oleh rakyat belum selesai, tolong segera diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," katanya.
Menurut Gus Jazil, jika semua menteri sudah on the track, maka tidak perlu lagi ada reshuffle. "Bagi PKB yang terpenting bahwa Presiden Jokowi dan pemerintahan yang ada bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kalau PKB mau ditambah monggo, itu haknya presiden. Kalau dikurangi kita ya jangan," katanya.
"Pak Jokowi sudah 5 kali melakukan reshuffle. Seandainya Pak Presiden mau melakukan reshuffle mungkin ini yang terakhir. Kelihatannya masyarakat yang menunggu-nunggu adanya reshuffle ini tentunya harus bersabar. Dugaan saya mungkin ya habis puasa, habis Lebaran kalau ada," kata pria yang akrab disapa Gus Jazil dalam keterangannya, Kamis (24/3/2022).
Wakil Ketua MPR ini menegaskan bahwa reshuffle kabinet menjadi hak prerogatif presiden. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan bocorannya ihwal siapa menteri yang akan diganti atau digeser.
"Sepanjang Pak Presiden memandang bahwa performa kabinet ini bagus, ya tidak perlu ada reshuffle, meskipun sudah lama belum ada pergantian," ujarnya,
PKB menyerahkan sepenuhnya kepada presiden dan berharap masyarakat bersabar seandainya presiden tidak mengambil keputusan reshuffle kabinet. Gus Jazil berharap seluruh menteri untuk fokus bekerja dan tidak terganggu dengan isu reshuffle yang santer dibicarakan publik.
"Para menteri tidak perlu risau dengan isu reshuffle. Kita berharap para menteri yang ada bekerja concern sesuai tugasnya. Abaikan isu-isu itu sebelum Pak Presiden akan melakukan reshuffle," katanya.
Baca juga: Jawab Isu Reshuffle, PKS: Kalau MU Kalah Terus yang Diganti Pelatihnya
Secara khusus, Gus Jazil juga meminta para menteri dari PKB untuk bisa meningkatkan kinerjanya, sehingga tetap mendapatkan kepercayaan dari presiden dan bisa memberikan yang terbaik dalam melayani rakyat.
"Jika ada pekerjaan-pekerjaan yang lambat, tolong segera dipercepat. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang diharapkan oleh rakyat belum selesai, tolong segera diselesaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," katanya.
Menurut Gus Jazil, jika semua menteri sudah on the track, maka tidak perlu lagi ada reshuffle. "Bagi PKB yang terpenting bahwa Presiden Jokowi dan pemerintahan yang ada bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kalau PKB mau ditambah monggo, itu haknya presiden. Kalau dikurangi kita ya jangan," katanya.
(abd)