Soal APD, DPR Minta KPU Aktif Koordinasi dengan Gugus Tugas
Minggu, 14 Juni 2020 - 22:10 WIB
Raka Sandi menjelaskan, KPU memang sudah memutuskan bahwa Pilkada Lanjutan 2020 ini dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan Covid-19. Sehingga, untuk memenuhi APD tersebut, KPU sudah melakukan sejumlah Langkah di internal KPU seperti rapat koordinasi (Rakor), Sekretariat KPU juga sudah menerbitkan surat tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengadaan APD itu. Sehingga, proses pengadaan APD ini sementara bisa dilakukan KPUD.
"Kalau kita lihat, jenis APD yang dibutuhkan kan relatif bisa didapatkan secara umum seperti masker dan sebagainya. Proses penyiapan dan pengadaannya bisa dilakukan KPU provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada," ujarnya.
Menurut Raka Sandi, memang ada kebutuhan APD yang sangat banyak hingga akhir tahapan. Namun, yang menjadi prioritas bagi KPU adalah tahapan pertama setelah Pilkada Lanjutan dimulai kembali. Terlebih, KPU dan KPUD di seluruh daerah sudah sejak lama menerapkan protokol Covid-19 sehingga, Sebagian KPUD sudah melakukan pengadaan APD sederhana seperti masker dan juga hand sanitizer dengan anggaran yang sudah ada.
"Bisa jadi dari APBN yang ada di KPU. Kalau dari APBD harus menggunakan surat semacam permendagri, jadi permedagri sedang kami tunggu yang mana sedang direvisi agar dana yang dihibahkan bisa digunakan untuk mendukung pengadaan APD. Pada prinsipnya saya melihat untuk kebutuhan jangka pendek sudah ada jalan keluar. Tinggal bagaimana memastikan anggaran tambahan itu bisa sampai ke daerah," terangnya. ( ).
Namun demikian, dia menambahkan, KPU berharap bahwa kebutuan APD dan tambahan anggaran dari APBN ini bisa dipenuhi pemerintah pada tahapan Coklit yang akan dimulai pada 15 Juli mendatang mengingat, APD yang diperlukan cukup banyak dan harus lengkap. Untuk tahapan awal lanjutan, masih ada ruang untuk melakukan persiapan-persiapan itu
"Iya, Coklit, karena PPDP itu, PPDP kan berbasi TPS daerah-daerah. Karena situasinya demikian kami berharap tahapan berjalan dan mengenai protokol ini harus betul-betul diterapkan karena menyangkut kesehatan penyelenggara dan juga masyarakat yang dikunjungi pada saat pemutakhiran data pemilih ini," pungkasnya.
"Kalau kita lihat, jenis APD yang dibutuhkan kan relatif bisa didapatkan secara umum seperti masker dan sebagainya. Proses penyiapan dan pengadaannya bisa dilakukan KPU provinsi atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada," ujarnya.
Menurut Raka Sandi, memang ada kebutuhan APD yang sangat banyak hingga akhir tahapan. Namun, yang menjadi prioritas bagi KPU adalah tahapan pertama setelah Pilkada Lanjutan dimulai kembali. Terlebih, KPU dan KPUD di seluruh daerah sudah sejak lama menerapkan protokol Covid-19 sehingga, Sebagian KPUD sudah melakukan pengadaan APD sederhana seperti masker dan juga hand sanitizer dengan anggaran yang sudah ada.
"Bisa jadi dari APBN yang ada di KPU. Kalau dari APBD harus menggunakan surat semacam permendagri, jadi permedagri sedang kami tunggu yang mana sedang direvisi agar dana yang dihibahkan bisa digunakan untuk mendukung pengadaan APD. Pada prinsipnya saya melihat untuk kebutuhan jangka pendek sudah ada jalan keluar. Tinggal bagaimana memastikan anggaran tambahan itu bisa sampai ke daerah," terangnya. ( ).
Namun demikian, dia menambahkan, KPU berharap bahwa kebutuan APD dan tambahan anggaran dari APBN ini bisa dipenuhi pemerintah pada tahapan Coklit yang akan dimulai pada 15 Juli mendatang mengingat, APD yang diperlukan cukup banyak dan harus lengkap. Untuk tahapan awal lanjutan, masih ada ruang untuk melakukan persiapan-persiapan itu
"Iya, Coklit, karena PPDP itu, PPDP kan berbasi TPS daerah-daerah. Karena situasinya demikian kami berharap tahapan berjalan dan mengenai protokol ini harus betul-betul diterapkan karena menyangkut kesehatan penyelenggara dan juga masyarakat yang dikunjungi pada saat pemutakhiran data pemilih ini," pungkasnya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(zik)
tulis komentar anda