Tentang Wadas, Perlu Informasi yang Terbuka dan Kedepankan Kemanusiaan
Rabu, 16 Februari 2022 - 18:03 WIB
Di sisi lain Sudirman menduga, ada informasi yang tidak ditanggapi dengan baik oleh para pengambil keputusan, baik di skala Jawa Tengah maupun nasional.
"Kita memang harus mendukung proses pembangunan karena pembangunan itu adalah salah satu cara memajukan rakyat," bebernya.
Sudirman menyebut, peristiwa di Desa Wadas dapat menjadi refleksi mengenai tujuan pembangunan yang mengedepankan asas-asas kemanusiaan, keadilan, kejujuran, dan melindungi sesama.
"Kita harus kembali mengalibrasi bagaimana cara mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, itulah tujuan utama dari bernegara, terutama dengan sila ke empat yakni bermusyawarah dan berdemokrasi," jelasnya.
Kata Sudirman, tujuan bernegara tentu ingin mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu tujuan utama dari bernegara, caranya dengan sila keempat, dengan bermusyawarah, berdemokrasi, kemudian musyawarah tidak mungkin dilakukan tanpa semangat bersatu.
"Maka kita pegang teguh persatuan Indonesia, kemudian persatuan hanya mungkin apabila di antara kita, saling menghargai aspek kemanusiaan, karena itu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab," tutupnya.
Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan, masalah tambang batu andesit di desa Wadas membuat warga terpecah menjadi dua sisi, antara pro dan kontra. Selain itu, di sisi lain, warga Desa Wadas juga menurutnya sedikit trauma dan banyak yang tidak berani pulang ke rumah mereka.
"Saya tidak melihat mana yang lebih besar, mana yang lebih sedikit, tetapi bagaimana kemudian suara-suara warga kita didengar kemudian kita lindungi haknya," ungkap Beka.
Sementara Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyatakan, pihaknya sudah meminta ke gubernur, bahwa hak kepemilikan harus diakui, walaupun dalam UU Agraria Pasal 18 sudah diatur mengenai kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat.
"Hak kepemilikan itu bisa dicabut, tapi harus diingat, hak kepemilikan tidak hanya kepemilikan semata, tapi di situ ada unsur psikologis emosional di dalamnya, sehingga tidak bisa pendekatannya sok kuasa," tegasnya.
"Kita memang harus mendukung proses pembangunan karena pembangunan itu adalah salah satu cara memajukan rakyat," bebernya.
Sudirman menyebut, peristiwa di Desa Wadas dapat menjadi refleksi mengenai tujuan pembangunan yang mengedepankan asas-asas kemanusiaan, keadilan, kejujuran, dan melindungi sesama.
"Kita harus kembali mengalibrasi bagaimana cara mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, itulah tujuan utama dari bernegara, terutama dengan sila ke empat yakni bermusyawarah dan berdemokrasi," jelasnya.
Kata Sudirman, tujuan bernegara tentu ingin mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu tujuan utama dari bernegara, caranya dengan sila keempat, dengan bermusyawarah, berdemokrasi, kemudian musyawarah tidak mungkin dilakukan tanpa semangat bersatu.
"Maka kita pegang teguh persatuan Indonesia, kemudian persatuan hanya mungkin apabila di antara kita, saling menghargai aspek kemanusiaan, karena itu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab," tutupnya.
Anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengungkapkan, masalah tambang batu andesit di desa Wadas membuat warga terpecah menjadi dua sisi, antara pro dan kontra. Selain itu, di sisi lain, warga Desa Wadas juga menurutnya sedikit trauma dan banyak yang tidak berani pulang ke rumah mereka.
"Saya tidak melihat mana yang lebih besar, mana yang lebih sedikit, tetapi bagaimana kemudian suara-suara warga kita didengar kemudian kita lindungi haknya," ungkap Beka.
Sementara Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyatakan, pihaknya sudah meminta ke gubernur, bahwa hak kepemilikan harus diakui, walaupun dalam UU Agraria Pasal 18 sudah diatur mengenai kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat.
"Hak kepemilikan itu bisa dicabut, tapi harus diingat, hak kepemilikan tidak hanya kepemilikan semata, tapi di situ ada unsur psikologis emosional di dalamnya, sehingga tidak bisa pendekatannya sok kuasa," tegasnya.
tulis komentar anda