Tanggapi Ngabalin, YLBHI: Pemenuhan HAM Adalah Tanggung Jawab Negara

YLBHI menilai peran Presiden Jokowi amat sentral dalam jalannya pemerintahan di Indonesia, sehingga terkait kasus di Wadas yang berhubungan dengan proyek strategis nasional (PSN) juga perlu dimintai pertanggungjawabannya. "Tapi jelas Pak Jokowi sebagai Presiden yang memiliki program PSN dan juga sebagai Kepala Pemerintahan adalah yang paling bertanggung jawab terhadap HAM sesuai konstitusi," kata Isnur.

Sementara itu, perwakilan Fraksi Rakyat Indonesia yang juga Peneliti Sajogyo Institute dan Papua Studi Center, Eko Cahyono menguraikan, terkait masalah di Wadas pemerintah harus melakukan refleksi.

"Jika rakyat sekarang punya penilaian seperti ini, justru penting jadi refleksi, mengapa? Banyak janji yang praktiknya tidak terbukti," ungkap Eko Cahyono.

Baca juga: Foto Setengah Wajah Soeharto-Jokowi, Kritik Masyarakat Sipil untuk Pemerintah