Tanggapi Ngabalin, YLBHI: Pemenuhan HAM Adalah Tanggung Jawab Negara
Senin, 14 Februari 2022 - 12:41 WIB
Ketua YLBHI M Isnur menegaskan bahwa pihaknya bersama LBH Yogyakarta sudah lama melakukan pendampingan terhadap warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. FOTO/DOK.YLBHI
JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur menegaskan bahwa pihaknya bersama LBH Yogyakarta sudah lama melakukan pendampingan terhadap warga Desa Wadas , Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah. Karena itu, pihaknya bisa melihat kasus Wadas secara utuh.
Hal ini ditegaskan M Isnur merespons pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta YLBHI untuk membuka mata dan hatinya dalam menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, YLBHI memposting ulang sebuah foto yang menunjukkan foto Presiden Jokowi dengan Presiden Soeharto saling beririsan dalam akun Instagram, Minggu (13/2/2022). Foto ini awalnya diposting oleh Fraksi Rakyat Indonesia.
"Justru karena YLBHI-LBH Yogyakarta yang mendampingi selama ini, jadi kami bisa menilai secara utuh. Kan kemarin juga Staf KSP masuk ke sana setelah sekian hari kejadian kontaknya lewat kami dan kami izinkan," ujar Isnur ketika dikonfirmasi MNC Portal, Senin (14/2/2022).
Isnur menjelaskan, meski ada peran penting Bupati Purworejo dalam polemik kasus di Desa Wadas, tapi ia melihat pemerintah pusat tidak bisa berpangku tangan. "Ya, bagi YLBHI semua harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing, karena pemenuhan, penghormatan, dan penegakkan HAM adalah tanggung jawab negara dan khususnya pemerintah," katanya.
YLBHI menilai peran Presiden Jokowi amat sentral dalam jalannya pemerintahan di Indonesia, sehingga terkait kasus di Wadas yang berhubungan dengan proyek strategis nasional (PSN) juga perlu dimintai pertanggungjawabannya. "Tapi jelas Pak Jokowi sebagai Presiden yang memiliki program PSN dan juga sebagai Kepala Pemerintahan adalah yang paling bertanggung jawab terhadap HAM sesuai konstitusi," kata Isnur.
Sementara itu, perwakilan Fraksi Rakyat Indonesia yang juga Peneliti Sajogyo Institute dan Papua Studi Center, Eko Cahyono menguraikan, terkait masalah di Wadas pemerintah harus melakukan refleksi.
"Jika rakyat sekarang punya penilaian seperti ini, justru penting jadi refleksi, mengapa? Banyak janji yang praktiknya tidak terbukti," ungkap Eko Cahyono.
Baca juga: Foto Setengah Wajah Soeharto-Jokowi, Kritik Masyarakat Sipil untuk Pemerintah
Ia memberi contoh membangun dari pinggiran, tapi masyarakat pinggiran (kecil) petani, nelayan dan lain-lain kerap jadi korban. "Kasus Wadas dan Sulawesi Tengah hanyalah puncak gunung es dari realitas yang sebenarnya. Data Komnas HAM 2019, penyebab konflik agraria salah satunya adalah infrastruktur," kata Eko Cahyono.
Ia melihat semakin seringnya terjadi gesekan antara aparat pemerintah dengan rakyat menunjukkan ada yang salah dengan pemerintahan Joko Widodo.
"Mengapa kekerasan makin meningkat? Perlu koreksi pengerahan aparat untuk legitimasi proyek pembangunan dan perlu audit ulang Proyek Strategis Nasional jika masih memiliki masalah perizinan dan potensi konflik sosial dan ekologis," kata Eko Cahyono.
Hal ini ditegaskan M Isnur merespons pernyataan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin meminta YLBHI untuk membuka mata dan hatinya dalam menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, YLBHI memposting ulang sebuah foto yang menunjukkan foto Presiden Jokowi dengan Presiden Soeharto saling beririsan dalam akun Instagram, Minggu (13/2/2022). Foto ini awalnya diposting oleh Fraksi Rakyat Indonesia.
"Justru karena YLBHI-LBH Yogyakarta yang mendampingi selama ini, jadi kami bisa menilai secara utuh. Kan kemarin juga Staf KSP masuk ke sana setelah sekian hari kejadian kontaknya lewat kami dan kami izinkan," ujar Isnur ketika dikonfirmasi MNC Portal, Senin (14/2/2022).
Isnur menjelaskan, meski ada peran penting Bupati Purworejo dalam polemik kasus di Desa Wadas, tapi ia melihat pemerintah pusat tidak bisa berpangku tangan. "Ya, bagi YLBHI semua harus dimintai pertanggungjawaban sesuai peran masing-masing, karena pemenuhan, penghormatan, dan penegakkan HAM adalah tanggung jawab negara dan khususnya pemerintah," katanya.
YLBHI menilai peran Presiden Jokowi amat sentral dalam jalannya pemerintahan di Indonesia, sehingga terkait kasus di Wadas yang berhubungan dengan proyek strategis nasional (PSN) juga perlu dimintai pertanggungjawabannya. "Tapi jelas Pak Jokowi sebagai Presiden yang memiliki program PSN dan juga sebagai Kepala Pemerintahan adalah yang paling bertanggung jawab terhadap HAM sesuai konstitusi," kata Isnur.
Sementara itu, perwakilan Fraksi Rakyat Indonesia yang juga Peneliti Sajogyo Institute dan Papua Studi Center, Eko Cahyono menguraikan, terkait masalah di Wadas pemerintah harus melakukan refleksi.
"Jika rakyat sekarang punya penilaian seperti ini, justru penting jadi refleksi, mengapa? Banyak janji yang praktiknya tidak terbukti," ungkap Eko Cahyono.
Baca juga: Foto Setengah Wajah Soeharto-Jokowi, Kritik Masyarakat Sipil untuk Pemerintah
Ia memberi contoh membangun dari pinggiran, tapi masyarakat pinggiran (kecil) petani, nelayan dan lain-lain kerap jadi korban. "Kasus Wadas dan Sulawesi Tengah hanyalah puncak gunung es dari realitas yang sebenarnya. Data Komnas HAM 2019, penyebab konflik agraria salah satunya adalah infrastruktur," kata Eko Cahyono.
Ia melihat semakin seringnya terjadi gesekan antara aparat pemerintah dengan rakyat menunjukkan ada yang salah dengan pemerintahan Joko Widodo.
"Mengapa kekerasan makin meningkat? Perlu koreksi pengerahan aparat untuk legitimasi proyek pembangunan dan perlu audit ulang Proyek Strategis Nasional jika masih memiliki masalah perizinan dan potensi konflik sosial dan ekologis," kata Eko Cahyono.
(abd)
tulis komentar anda