Foto Setengah Wajah Soeharto-Jokowi, Kritik Masyarakat Sipil untuk Pemerintah
Senin, 14 Februari 2022 - 11:05 WIB
loading...
YLBHI mengkritik pemerintahan Jokowi mirip pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Foto/Setpres
A
A
A
JAKARTA - Sebuah foto bernada satire diunggah akun Instagram resmi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI ), Minggu (13/2/2022). Foto tersebut bergambar separuh wajah mantan Presiden Soeharto dan separuh wajah Presiden Jokowi yang beririsan.
Ketua YLBHI, M. Isnur membenarkan bahwa akun YLBHI mengunggah foto tersebut dengan merujuk pada buatan koalisi masyarakat sipil.
"Itu buatan koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia, ada banyak membernya, kami Repost dari Akun FRI. Fraksi Rakyat Indonesia melihat dari berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini seperti di Wadas, itu terlihat pola yang sama dengan apa yang terjadi misalnya dulu di Kedung Ombo," ujar Isnur, Senin (14/2/2022).
Baca juga: YLBHI: RUU PKS Perlu Segera Disahkan, Banyak Laporan Korban ke Polisi yang Ditolak
Ia menyebutkan YLBHI sebelumnya pernah menggelar peluncuran laporan tanda-tanda Otoritariarian Pemerintahan Jokowi. "Kami juga menemukan tanda2 dimana Pemerintahan Jokowi ini mengarah pada otoritaritarian dalam laporan kami sebelumnya," kata Isnur.
Ketua YLBHI, M. Isnur membenarkan bahwa akun YLBHI mengunggah foto tersebut dengan merujuk pada buatan koalisi masyarakat sipil.
"Itu buatan koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia, ada banyak membernya, kami Repost dari Akun FRI. Fraksi Rakyat Indonesia melihat dari berbagai kasus yang terjadi akhir-akhir ini seperti di Wadas, itu terlihat pola yang sama dengan apa yang terjadi misalnya dulu di Kedung Ombo," ujar Isnur, Senin (14/2/2022).
Baca juga: YLBHI: RUU PKS Perlu Segera Disahkan, Banyak Laporan Korban ke Polisi yang Ditolak
Ia menyebutkan YLBHI sebelumnya pernah menggelar peluncuran laporan tanda-tanda Otoritariarian Pemerintahan Jokowi. "Kami juga menemukan tanda2 dimana Pemerintahan Jokowi ini mengarah pada otoritaritarian dalam laporan kami sebelumnya," kata Isnur.
Lihat Juga :
