KPU Ingin Tambahan Anggaran dari APBN, Mendagri Bersikukuh Optimalkan APBD

Karena itu, mantan Kapolri ini mengatakan bahwa pihaknya melakukan 2 kali rapat koordinasi dengan 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Pertama, dipimpin langsung oleh Menko Polhukam pada 5 Juni, dihadiri oleh dirinya, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan Ketua DKPP serta, 270 kepala daerah secara virtual. Setelah itu, ditanyakan daerah mana saja yang siap mengalokasikan anggaran tambahan dan pertanyaan ini dijawab perwakilan dari asosiasi kepala daerah untuk bicara.

“Karena tidak mungkin 270 bicara semua. Yang waktu itu menyampaikam Gubernur Kalimantan Tengah, Wali Kota Tangerang Selatan, dan Bupati Banyuwangi. Semuanya sebagai ketua asosiasi. Mereka semua menyampaikan bahwa sebagian besar menyampaikan mereka siap membantu dari APBD, ada daerah yang perlu dibantu dari APBN,” terangnya.

Kemudian, sambung dia, dilanjutkan rapat teknis yang mana, ia menugaskan Sekjen Kemendagri dengan mengundang 270 daerah. Rapat itu dihadiri pejabat teknis daerah terkait anggaran yakni, Kepala BPKAD, dihadiri juga seluruh Bawaslu daerah dan KPUD serta, dimonitor oleh Bawaslu pusat dan KPU pusat.

“Kami paham pimpinan KPU dan Bawaslu mengikuti uji publik sehingga mewakilkan pejabat teknis yang hadir, hasilnya yang kami paparkan tadi berdasarkan laporan sekjen. Ketemu angka dan klasifikasi daerah-daerah tersebut,” paparnya.

Adapun perbedaan angka dari paparan Mendagri dan KPU, Tito menjelaskan bahwa jumlah yang dipaparkannya belum termasuk APD lengkap yang diusulkan KPU dalam PKPU protokol COVID-19, 66 daerah yang proses komunikasi dengan Kemendagri masih berjalan, serta penambahan jumlah TPS karena pengurangan maksimal pemilih per TPS. (Baca juga: Mendagri: 204 Daerah Butuh Tambahan Rp1,02 Triliun untuk Pilkada 2020)

“Setelah ditambah TPS, kemudian ada PKPU menentukan ada standar alat-alat lain ini mungkin bisa berkembang,” pungkasnya.