Ahli Epidemiologi: PSBB Perlu Diberlakukan Secara Nasional

Intervensi yang dimaksud adalah perlu adanya edukasi publik yang masif dan terus-menerus dengan bahasa yang mudah dipahami. Termasuk juga dengan memperluas kebijakan PSBB.

Sementara itu, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menyebut bahwa corona ini juga menguji relasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam kasus Corona ini pemerintah daerah sepertinya dibatasi oleh pemerintah pusat padahal otonomi daerah sudah diatur dalam UU Otonomi Daerah yang merupakan salah satu amanah reformasi.

Menurut mantan Dirjen Otoda Kemendagri ini, seharusnya pemerintah pusat harus mempunyai kebijakan yang high strategy dan mampu berkomunikasi dengan kepala daerah yang betul-betul mengetahui tentang kondisi lapangan di daerahnya.

Djohermansyah Djohan berharap bahwa pemerintah pusat dapat mendengarkan masukan-masukan dari kepala daerah. “Masih ada peluang dengan kepemimpinan strong leadership,” ujar tururnya.(Baca juga: Jokowi Larang Mudik di Tengah Pandemi Corona )

Sementara pengamat politik Philips J Vermonte berpandangan berbeda. Menurut dia, Indonesia memang diharapkan bisa menerapkan kebijakan desentralisasi, namun dalam konteks penanganan bencana, justru harus tersentralisasi.

“Harus ada kesatuan pandangan terhadap siapa mengerjakan apa dan kapasitas daerah juga berbeda-beda,” sanggah Philips.

Philips menyebut Covid-19 ini menunjukkan semua negara rentan, tidak pandang bulu apakah negara tersebut negara miskin, negara kaya, negara maju, dan negara berkembang.