Mimpi Bung Karno dan Megawati Jadikan Desa Pusat Kebudayaan dan Kuliner
Kamis, 13 Januari 2022 - 16:37 WIB
Ditambahkan Hasto, di Pemerintahan Joko Widodo yang merupakan kader PDIP perhatian terhadap desa ini semakin terasa, menjadi bagian dari pembangunan.
Baca juga: Percepat Pelaporan Keuangan Desa, PMD Maros Luncurkan Siskeudes Online
Kepedulian terhadap desa itu tidak main-main karena menjadi fokus utama dalam Rapat Kerja Nasional yang akan diagendakan. "Spirit PDI Perjuangan agar desa kuat, maju dan berdaulat. Oleh karena itu, permasalahan desa harus dilihat secara komprehensif," ujar politikus asal Yogyakarta itu.
Saat menyampaikan aspirasinya, Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya mengatakan desa garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat desa, sehingga meminta ada perubahan peraturan yang lebih baik dan tidak mengurangi peran kepala desa. Apdesi menilai Perpres Nomor 104 tidak menguntungkan bahkan mengurangi diskresi aparat desa dalam pengelolaan anggaran desa. Misalnya aturan 40% dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Kami meminta kepada PDI Perjuangan membantu Apdesi mencari solusi agar bisa bangun desa secara maksimal dan lebih baik," kata Surta.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen DPP Apdesi Anwar Sadat meminta PDIP mengadvokasi masalah agar desa dengan kedaulatannya dapat memajukan desa. "Indonesia bersinar tidak hanya dengan nyala obor di Jakarta tapi juga dengan lilin kecil di seluruh desa Indonesia," ucap Anwar.
Djarot menambahkan melalui perangkat desa, pemerintahan terdepan dan berhubungan dengan masyakarat untuk melayani seluruh desa. Djarot menilai kultur desa menggambarkan semangat gotong royong. "Ini aplikasi ideologi Pancasila. Menolong diri sendiri dan bergotong royong agar desa berdaulat," ujar Djarot.
Arif Wibowo yang juga duduk di Komisi II DPR RI mengatakan keluhan DPP Apdesi ini wajar dan normal dan mengamini agar desa diperkuat eksistensinya dari aspek hukum.
Menanggapi berbagai aspirasi dan keluhan DPP Apdesi, Komaruddin Watubun menyarankan agar aspirasi dan keluhan ini disampaikan secara tertulis, dipersiapkan legal drafting sebagai sebuah aspirasi yang muncul dari bawah. "Sehingga kami tidak salah memahami apa saja yang dikehendaki dan menjadi aspirasi desa," ujar Komaruddin. Meskipun diakuinya aturan ini memang perlu disempurnakan dan tidak kaku.
Baca juga: Percepat Pelaporan Keuangan Desa, PMD Maros Luncurkan Siskeudes Online
Kepedulian terhadap desa itu tidak main-main karena menjadi fokus utama dalam Rapat Kerja Nasional yang akan diagendakan. "Spirit PDI Perjuangan agar desa kuat, maju dan berdaulat. Oleh karena itu, permasalahan desa harus dilihat secara komprehensif," ujar politikus asal Yogyakarta itu.
Saat menyampaikan aspirasinya, Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya mengatakan desa garda terdepan dalam menyelesaikan permasalahan di tingkat desa, sehingga meminta ada perubahan peraturan yang lebih baik dan tidak mengurangi peran kepala desa. Apdesi menilai Perpres Nomor 104 tidak menguntungkan bahkan mengurangi diskresi aparat desa dalam pengelolaan anggaran desa. Misalnya aturan 40% dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Kami meminta kepada PDI Perjuangan membantu Apdesi mencari solusi agar bisa bangun desa secara maksimal dan lebih baik," kata Surta.
Dalam kesempatan yang sama, Sekjen DPP Apdesi Anwar Sadat meminta PDIP mengadvokasi masalah agar desa dengan kedaulatannya dapat memajukan desa. "Indonesia bersinar tidak hanya dengan nyala obor di Jakarta tapi juga dengan lilin kecil di seluruh desa Indonesia," ucap Anwar.
Djarot menambahkan melalui perangkat desa, pemerintahan terdepan dan berhubungan dengan masyakarat untuk melayani seluruh desa. Djarot menilai kultur desa menggambarkan semangat gotong royong. "Ini aplikasi ideologi Pancasila. Menolong diri sendiri dan bergotong royong agar desa berdaulat," ujar Djarot.
Arif Wibowo yang juga duduk di Komisi II DPR RI mengatakan keluhan DPP Apdesi ini wajar dan normal dan mengamini agar desa diperkuat eksistensinya dari aspek hukum.
Menanggapi berbagai aspirasi dan keluhan DPP Apdesi, Komaruddin Watubun menyarankan agar aspirasi dan keluhan ini disampaikan secara tertulis, dipersiapkan legal drafting sebagai sebuah aspirasi yang muncul dari bawah. "Sehingga kami tidak salah memahami apa saja yang dikehendaki dan menjadi aspirasi desa," ujar Komaruddin. Meskipun diakuinya aturan ini memang perlu disempurnakan dan tidak kaku.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda