Fraksi PKS DPR Sebut Publik Harus Diberi Ruang Evaluasi Pemerintahan

Hal itu terlihat dari beberapa kiprah Fraksi, mulai dari penolakan beberapa regulasi seperti UU Omnibus Law yang kemudian diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi.

Kemudian RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) yang tidak berlandaskan pada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menimbulkan pertanyaan tentang arah ideologi Pancasila, Perpu Nomor 1/2020 yang memberikan wewenang bagi eksekutif untuk mengalokasikan anggaran di masa pandemi tanpa persetujuan DPR.

"Selanjutnya catatan kritis Fraksi PKS terhadap UU Ibu Kota Negara, serta kritik atas alokasi APBN yang harus ditingkatkan efektivitasnya," tegas Jazuli.

Diketahui, Kaleidoskop dan Evaluasi Akhir Tahun ini mengangkat tema 'Kesejahteraan Rakyat dalam Pusaran Oligarki, Sentralisasi, dan Melemahnya Demokrasi'.

Acara ini juga dihadiri Sekretaris Jenderal DPP PKS, Habib Aboebakar Al-Habsy, Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Mucharam, Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sukamta, Ketua PP Muhammadiyah dan Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, serta ekonom Faisal Basri.