Ada yang Ingin Karantina Gratis Tapi Bukan Pekerja Migran atau Pelajar
Kamis, 23 Desember 2021 - 21:59 WIB
Pemerintah hanya menanggung biaya fasilitas karantina terpusat bagi pekerja migran Indonesia, pelajar atau mahasiswa, dan aparatur sipil negara (ASN) yang kembali ke Tanah Air. Foto/Ilustrasi/Dok.MPI
JAKARTA - Pemerintah hanya menanggung biaya fasilitas karantina terpusat bagi pekerja migran Indonesia, pelajar atau mahasiswa, dan aparatur sipil negara (ASN) yang kembali ke Tanah Air. Namun, Satgas Penanganan Covid-19 menemukan ada sekelompok masyarakat yang di luar kelompok warga itu mencoba memanfaatkan fasilitas karantina gratis.
“Di lapangan kita menemukan sekelompok masyarakat yang ingin sebagai pekerja migran dan baru bepergian dari luar negeri itu seminggu atau dua minggu dengan berbagai macam alasan tidak mau memanfaatkan fasilitas karantina di hotel," kata Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan Covid-19 Hery Trianto dalam diskusi virtual, Kamis (23/12/2021).
Dia mengungkapkan harga karantina di hotel memerlukan biaya tambahan yang perlu dipikirkan oleh pelaku perjalanan ke luar negeri. Ditambah kewajiban karantina yang bisa 10-14 hari.
"Sebenarnya banyak disinfentifnya kalau berpergian ke luar negeri sekarang karena memang kewajiban karantina itu bisa 10-14 hari tergantung negara mana yang dituju. Ini buat masyarakat awam konsekuensi biaya yang cukup besar,” katanya.
“Karantina terendah itu Rp6,7 juta tertinggi bisa sampai Rp21 juta, jadi masyarakat harus menghitung sebelum bepergian untuk memikirkan tempat karantina jadi harus pesan dulu sebelum pulang," tambahnya.
Dia mengatakan, pemerintah telah menyiapkan beberapa karantina terpusat mulai dari Wisma Atlet hingga rumah susun (Rusun) yang ada di DKI Jakarta. Namun, hanya diperuntukan tiga kelompok khusus tersebut sesuai Surat Edaran (SE) Kepala Satgas Covid-19 Nomor 25.
"Ada beberapa tempat yang disiapkan di Wisma Atlet Pademangan, Wisma Atlet Kemayoran, Rusun Nagrak, Rusun Pasar Rumput, dan ada beberapa tempat yang sedang disiapkan jika ada tambahan pelaku perjalanan seperti di Rusun Penggilingan, Daan Mogot, TB Simatupang yang benar-benar bisa karena kami menemui begitu banyak pelaku perjalanan yang berusaha memanfaatkan situasi ini untuk bisa mendapatkan fasilitas karantina secara gratis," pungkasnya.
“Di lapangan kita menemukan sekelompok masyarakat yang ingin sebagai pekerja migran dan baru bepergian dari luar negeri itu seminggu atau dua minggu dengan berbagai macam alasan tidak mau memanfaatkan fasilitas karantina di hotel," kata Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan Covid-19 Hery Trianto dalam diskusi virtual, Kamis (23/12/2021).
Dia mengungkapkan harga karantina di hotel memerlukan biaya tambahan yang perlu dipikirkan oleh pelaku perjalanan ke luar negeri. Ditambah kewajiban karantina yang bisa 10-14 hari.
Baca Juga
"Sebenarnya banyak disinfentifnya kalau berpergian ke luar negeri sekarang karena memang kewajiban karantina itu bisa 10-14 hari tergantung negara mana yang dituju. Ini buat masyarakat awam konsekuensi biaya yang cukup besar,” katanya.
“Karantina terendah itu Rp6,7 juta tertinggi bisa sampai Rp21 juta, jadi masyarakat harus menghitung sebelum bepergian untuk memikirkan tempat karantina jadi harus pesan dulu sebelum pulang," tambahnya.
Dia mengatakan, pemerintah telah menyiapkan beberapa karantina terpusat mulai dari Wisma Atlet hingga rumah susun (Rusun) yang ada di DKI Jakarta. Namun, hanya diperuntukan tiga kelompok khusus tersebut sesuai Surat Edaran (SE) Kepala Satgas Covid-19 Nomor 25.
"Ada beberapa tempat yang disiapkan di Wisma Atlet Pademangan, Wisma Atlet Kemayoran, Rusun Nagrak, Rusun Pasar Rumput, dan ada beberapa tempat yang sedang disiapkan jika ada tambahan pelaku perjalanan seperti di Rusun Penggilingan, Daan Mogot, TB Simatupang yang benar-benar bisa karena kami menemui begitu banyak pelaku perjalanan yang berusaha memanfaatkan situasi ini untuk bisa mendapatkan fasilitas karantina secara gratis," pungkasnya.
(rca)
tulis komentar anda