Hadiri Silatnas Perindo, Ketua KPK: Biaya Politik Mahal Jadi Asal Muasal Korupsi

Firli mencontohkan, kebiasaan yang ada saat ini apabila para pelaku usaha mau meminta izin harus melakukan suap, harus ada gratifikasi. Jika tidak ada uang maka tidak ada izin yang keluar dari eksekutif dan legislatif. "Apakah regulasi kita sudah cukup efektif untuk tidak membuat ada tindakan koruptif. Apakah tata kelola anggaran kita sudah mampu mencegah tindakan korupsi," kata Firli Bahuri dengan nada bertanya.

Firli menganalogikan pemberantasan korupsi itu seperti permainan orkestra, di seluruh kamar kekuasaan baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif. ”Korupsi adalah musuh kita bersama. Seperti masyarakat melawan Covid-19. Jadi tugas pemberantasan korupsi bukan tugas KPK saja tapi seluruh masyarakat. Kalau seluruh masyarakat bersatu melawan korupsi maka dalam setahun bisa diberantas seluruh korupsi di Indonesia," katanya.

Firli menambahkan seluruh partai politik harus menekan pakta integritas bebas korupsi untuk mewujudkan pilkada bebas korupsi."Bagaimana menghentikan korupsi di seluruh sendi kehidupan bangsa bernegara. Dalam perencanaan, penyusunan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi anggaran tidak boleh ada korupsi. Jika kita tidak menemukan orang baik di dunia ini, maka jadilah contoh sebagai orang baik," ucapnya.