Hadiri Silatnas Perindo, Ketua KPK: Biaya Politik Mahal Jadi Asal Muasal Korupsi
Jum'at, 10 Desember 2021 - 15:25 WIB
"Dari hasil survei kita, semua biaya politik kita sangat mahal. Kami melaksanakan survei karena ingin tahu mengapa para calon pemimpin daerah dan caleg maju ke pileg dan pilkada padahal uang tidak cukup atau minus. Rupanya mereka mendapatkan pinjaman dari sponsor," ujar Firli.
Firli menjelaskan dari hasil survei yang dilakukan internal KPK disebutkan 82,3% hasil survei pilkada dibiayai sponsor dan donatur. "Kenapa mereka (donatur dan pihak sponsor) mau membiayai? Akan mendapatkan kemudahan usaha itu 91%, dekat dengan penguasa 87%, ada jaminan tentang keberlangsungan usaha sebesar 81%," ungkapnya.
Baca juga: Ada Hak Imunitas, Kemendagri Minta Anggota Dewan Perindo Berani Suarakan Aspirasi Rakyat
Firli mengungkapkan, pihak sponsor inilah yang nantinya meminta bagian proyek dari sejumlah program anggaran pemerintah daerah untuk calon legislatif atau pimpinan daerah yang dipilih oleh rakyat. "Jadi jika kita ingin melaksanakan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka APBN harus sepenuhnya untuk rakyat, tidak boleh satupun dikorupsi," tegasnya.
Firli menilai, sistem demokrasi di Indonesia seharusnya terbuka sehingga tidak ada biaya politik mahal. Dalam pemberitaan, kata Firli, untuk menjadi presiden saja membutuhkan uang Rp8 triliun. "Termasuk untuk menjadi anggota caleg juga membutuhkan biaya sangat tinggi. Kalau seperti ini terus maka kasus korupsi tidak pernah habis di Indonesia," tegasnya.
Firli menjelaskan dari hasil survei yang dilakukan internal KPK disebutkan 82,3% hasil survei pilkada dibiayai sponsor dan donatur. "Kenapa mereka (donatur dan pihak sponsor) mau membiayai? Akan mendapatkan kemudahan usaha itu 91%, dekat dengan penguasa 87%, ada jaminan tentang keberlangsungan usaha sebesar 81%," ungkapnya.
Baca juga: Ada Hak Imunitas, Kemendagri Minta Anggota Dewan Perindo Berani Suarakan Aspirasi Rakyat
Firli mengungkapkan, pihak sponsor inilah yang nantinya meminta bagian proyek dari sejumlah program anggaran pemerintah daerah untuk calon legislatif atau pimpinan daerah yang dipilih oleh rakyat. "Jadi jika kita ingin melaksanakan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan masyarakat maka APBN harus sepenuhnya untuk rakyat, tidak boleh satupun dikorupsi," tegasnya.
Firli menilai, sistem demokrasi di Indonesia seharusnya terbuka sehingga tidak ada biaya politik mahal. Dalam pemberitaan, kata Firli, untuk menjadi presiden saja membutuhkan uang Rp8 triliun. "Termasuk untuk menjadi anggota caleg juga membutuhkan biaya sangat tinggi. Kalau seperti ini terus maka kasus korupsi tidak pernah habis di Indonesia," tegasnya.
Lihat Juga :