Keterlibatan Perempuan dalam Pengelolaan Hutan Perlu Diperkuat
Selasa, 07 Desember 2021 - 19:30 WIB
Baca juga: Berhari-hari Sembunyi di Hutan, Predator Anak Akhirnya Serahkan Diri ke Polisi
"Inilah yang kiranya menghambat pergerakan mereka (kelompok perempuan) di sekitar TNKS. Namun saat ini, itu sudah teratasi. KPPL sudah memiliki hubungan langsung dengan TNKS, sehingga sekarang pendampingan dari LivE sudah berkurang," katanya dalam diskusi yang dipandu oleh Elmi Arkana ini.
Plt Kepala Balai Besar TNKS Pratono Puroso mengatakan, kolaborasi multipihak diperlukan sebagai penunjang pengelolaan hutan. Terdiri dari para pemangku kebijakan, sektor swasta, para akademisi, tenaga ahli, dan masyarakat sipil.
"Utamanya, masyarakat yang tinggal di sekitar TNKS. Interaksi mereka dan kerja samanya berdampak sama sekali pada hutan di TNKS," kata Pratono Puroso.
Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi menambahkan, antara hutan dan masyarakat memiliki ikatan yang kuat, sehingga kerja sama antarmasyarakat di wilayah TNKS bisa dilakukan. "Hutan bagi masyarakat bukan saja soal sumber kehidupan, seperti air bersih dan wisata, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat bisa tahan terhadap bencana," kata Effendi.
Diskusi yang diselenggaran oleh UKaid, The Asia Foundation (TAF), LivE, dan Pemkab Kabupaten Rejang Lebong ini dihadiri oleh Dirjen KSDAE KLHK Wiratno, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan KLHK Bambang Supriyanto, dan segenap Ketua KPPL di wilayah TNKS.
Alam Surya Putra dari TAF mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan untuk mendiskusikan strategi kolaborasi dan inovasi untuk mendorong dan memperkuat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan.
"Dan kenapa Rejang Lebong? Sebab inisiasi Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) lahir di sini," katanya.
"Inilah yang kiranya menghambat pergerakan mereka (kelompok perempuan) di sekitar TNKS. Namun saat ini, itu sudah teratasi. KPPL sudah memiliki hubungan langsung dengan TNKS, sehingga sekarang pendampingan dari LivE sudah berkurang," katanya dalam diskusi yang dipandu oleh Elmi Arkana ini.
Plt Kepala Balai Besar TNKS Pratono Puroso mengatakan, kolaborasi multipihak diperlukan sebagai penunjang pengelolaan hutan. Terdiri dari para pemangku kebijakan, sektor swasta, para akademisi, tenaga ahli, dan masyarakat sipil.
"Utamanya, masyarakat yang tinggal di sekitar TNKS. Interaksi mereka dan kerja samanya berdampak sama sekali pada hutan di TNKS," kata Pratono Puroso.
Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi menambahkan, antara hutan dan masyarakat memiliki ikatan yang kuat, sehingga kerja sama antarmasyarakat di wilayah TNKS bisa dilakukan. "Hutan bagi masyarakat bukan saja soal sumber kehidupan, seperti air bersih dan wisata, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat bisa tahan terhadap bencana," kata Effendi.
Diskusi yang diselenggaran oleh UKaid, The Asia Foundation (TAF), LivE, dan Pemkab Kabupaten Rejang Lebong ini dihadiri oleh Dirjen KSDAE KLHK Wiratno, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan KLHK Bambang Supriyanto, dan segenap Ketua KPPL di wilayah TNKS.
Alam Surya Putra dari TAF mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan untuk mendiskusikan strategi kolaborasi dan inovasi untuk mendorong dan memperkuat keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan.
"Dan kenapa Rejang Lebong? Sebab inisiasi Kelompok Perempuan Peduli Lingkungan (KPPL) lahir di sini," katanya.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
(abd)
tulis komentar anda