Soal Larangan Mudik, Pemerintah Tegaskan Tidak Ingin 'Grusa Grusu'

Mendagri menjelaskan tindakan pelarangan mudik tidak ditempuh di awal. Tindakan atau kebijakan drastis yang langsung keras di awal memiliki efek sosiologis berskala besar akan sulit diperbaiki bila terdapat kekurang siapan penerapannya di lapangan. "Banyak aspek harus dipersiapkan termasuk kecukupan dan kelancaran distribusi logistik termasuk kebutuhan pangan," tuturnya.

Dia mencontohkan peristiwa yang terjadi di India. Di awal April 2020, ketika India menetapkan lockdown secara tiba-tiba yang langsung diikuti dengan law enforcemen dengan sanksi yang keras, ujungnya memicu kerusuhan dan kekacauan di masyarakat.

"Kita tidak menghendaki demikian," katanya. ( )

Oleh karena itu, kata Mendagri, pemerintah menempuh gaya kebijakan yang gradual namun berlanjut, dari bersifat persuasif ke arah yang semakin tegas.

Hal itu dikatakannya terlihat dalam kebijakan larangan mudik yang harus diperhitungkan dari berbagai aspek termasuk waktu dan kondisi sosiologis masyarakat.

Dengan cara gradual, sambung dia, seluruh elemen masyarakat akan memiliki kesempatan untuk beradaptasi terhadap kebijakan itu sehingga menghindari gejolak sosial akibat danpak kebijakan yang “grusa grusu”

Menurut dia, Presiden Jokowi bersama Kemendagri, serta kementerian lain tampak solid, tenang dan secara gradual solid menyatukan gerak pusat-daerah di dalam menghadapi Covid-19 mulai dari isu penanganan kapasitas kesehatan, isu mudik, bansos dan jaring pengaman sosial hingga realokasi APBD dari 540 Pemda untuk fokus menangani Covid-19.

"Hasilnya mobilitas sumber daya nasional termasuk kekuatan gotong-royong masyarakat dapat dikerahkan secara solid untuk melawan Covid-19," tuturnya.