Kemendagri Sebut Pembangun Smart City Harus Bisa Dirasakan Masyarakat

JAKARTA - Pembangunan kota cerdas (smart city) tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Namun, memerlukan kolaborasi dengan masyarakat dan sektor swasta. Dalam satu dekade terakhir, pemerintah pusat mendorong daerah-daerah memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk berbagai kepentingan.

Gayung pun bersambut, pemerintah daerah (pemda) banyak yang berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publiknya, seperti memotong rantai birokrasi yang panjang dan menciptakan aplikasi. Baca juga: Kemendagri: Membangun Smart City Harus Sesuai dengan Masalah dan Kebutuhan Masyarakat



Pemerintah pusat tidak ingin smart city hanya sebagai jargon atau perlombaan menciptakan aplikasi. Akan tetapi, pemanfaatan dan dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat. Pada tahap awal, inovasi daerah banyak menyasar pemecahan masalah pada enam pelayanan daerah dan urusan administrasi internal.

Beberapa inovasi yang baik direplikasi ke daerah lain. Sekarang, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri mendorong pemda-pemda memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan air bersih, energi, pengelolaan sampah, keamanan, penanggulangan bencana, dan perekonomian, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).