Bawaslu dan Dua Mahkota Yang Melekat
Sabtu, 06 November 2021 - 17:06 WIB
Abdul Ghoffar Peneliti Mahkamah Konstitusi dan Sekretaris PP-ISNU. Foto/Ist
Abdul Ghoffar
Peneliti Mahkamah Konstitusi dan Sekretaris Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP-ISNU)
DALAM sebuah negara demokrasi, pemilihan umum (Pemilu) adalah kunci. Tidak ada demokrasi tanpa pemilihan umum. Karenanya, apabila terdapat kecurangan dalam proses Pemilu, maka bisa dipastikan demokrasi di negara tersebut juga akan rusak (Chanchai C. 2015). Untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil, selain dibutuhkan lembaga penyelenggara Pemilu yang kuat, juga dibutuhkan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran Pemilu tersebut.
Dalam catatan sejarah di Indonesia, perjuangan untuk membentuk lembaga pengawasan yang netral dan independen tidak lah muda. Pada era orde lama, tepatnya pada Pemilu tahun 1995, belum ada lembaga yang diberikan kewenangan terkait itu. Hal serupa juga terjadi pada awal era orde baru. Pada Pemilu tahun 1971 dan 1977 belum ada instrumen pengawasan Pemilu. Instrumen tersebut baru muncul pada Pemilu tahun 1982 untuk merespon tuntutan berbagai elemen masyarakat yang menginginkan adanya lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi Pemilu.Lembaga tersebut dikenal dengan sebutan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu, yang biasa disingkat menjadi Panwaslak.
Peneliti Mahkamah Konstitusi dan Sekretaris Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP-ISNU)
DALAM sebuah negara demokrasi, pemilihan umum (Pemilu) adalah kunci. Tidak ada demokrasi tanpa pemilihan umum. Karenanya, apabila terdapat kecurangan dalam proses Pemilu, maka bisa dipastikan demokrasi di negara tersebut juga akan rusak (Chanchai C. 2015). Untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil, selain dibutuhkan lembaga penyelenggara Pemilu yang kuat, juga dibutuhkan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran Pemilu tersebut.
Dalam catatan sejarah di Indonesia, perjuangan untuk membentuk lembaga pengawasan yang netral dan independen tidak lah muda. Pada era orde lama, tepatnya pada Pemilu tahun 1995, belum ada lembaga yang diberikan kewenangan terkait itu. Hal serupa juga terjadi pada awal era orde baru. Pada Pemilu tahun 1971 dan 1977 belum ada instrumen pengawasan Pemilu. Instrumen tersebut baru muncul pada Pemilu tahun 1982 untuk merespon tuntutan berbagai elemen masyarakat yang menginginkan adanya lembaga yang diberi kewenangan untuk mengawasi Pemilu.Lembaga tersebut dikenal dengan sebutan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu, yang biasa disingkat menjadi Panwaslak.
Lihat Juga :