KPK Ingatkan Kementan Perkuat Integritas Cegah Korupsi

Kamis, 07 Oktober 2021 - 17:01 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menandatangani nota kesepahaman terkait pencegahan korupsi di bidang pertanian dan kerja sama penerapan whistleblowing system. Foto/Istimewa
JAKARTA - Kementerian Pertanian (Kementan) diingatkan untuk memperkuat integritas dalam setiap langkah pelaksanaan tugas di lingkungannya. Sebab, integritas bisa mencegah niat untuk melakukan korupsi.

“Karena integritas lah yang bisa mencegah, mengurangi dan mengurungkan niat untuk melakukan korupsi,” ujar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri dalam sambutan kegiatan Pembekalan Antikorupsi atau Executive Briefing, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (7/10/2021).

Dia mengatakan kegiatan itu diselenggarakan sebagai wujud penjabaran tugas KPK sebagaimana amanat undang-undang, yaitu untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi. Menurut Firli, membangun integritas merupakan salah satu upaya mencegah korupsi dengan memberikan pemahaman antikorupsi kepada penyelenggara negara di pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, sektor swasta, hingga ke seluruh jejaring pendidikan.

Maka itu, dia menilai strategi pemberantasan korupsi dengan mengintegrasikan tiga pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan sudah tepat. Firli menambahkan, upaya penindakan untuk memberikan efek jera. Sedangkan, pendidikan untuk mencegah keinginan dan perilaku koruptif, serta perbaikan sistem untuk mencegah dan menutup peluang korupsi.

“Catatan KPK para gubernur sudah 22 orang tersangkut korupsi, padahal provinsi kita hanya 34. Dan 122 bupati dari 542 pemerintah kabupaten/kota tersangkut korupsi. Ini angka yang menjadi keprihatinan kita semua,” tuturnya.





Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menilai pentingnya upaya pencegahan dan membangun integritas sebagai banteng individu di Kementan dalam pelaksanaan tugas. Besarnya tugas yang menjadi tanggung jawab jajaran di Kementan pun disadarinya. Khususnya terkait dengan pembuatan kebijakan-kebijakan strategis di kementeriannya.

“273 juta orang yang menjadi tanggung jawab kami. Kami nangani makanannya rakyat. Kami nangani lapangan kerja terbesar. Kami nangani masalah kesehatan rakyat. Kami enggak boleh salah prediksi. Kami enggak boleh salah hitung, kami enggak boleh berpura-pura,” tuturnya.

Dia pun berharap agar KPK terus mengawasi dan melakukan pendampingan. Dia menilai perlunya tata laksana yang baik untuk mengelola pertanian yang demikian kompleks dengan ekosistem yang sangat besar. “Tata kelola menjadi agenda-agenda yang kami minta bantuan. Tolong periksa kami, periksa SOP-nya. Saya siap, karena saya tidak ingin masuk penjara,” ujar Syahrul Yasin.
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
Halaman :
tulis komentar anda
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More