Sinergi Jadi Kunci Pencapaian Target Adaptasi pada Updated NDC

Ketahanan lanskap dan ekosistem untuk memastikan ekosistem baik darat, pesisir dan laut dan lanskapnya terlindungi dari dampak perubahan iklim sehingga tetap menyediakan jasa ekosistem bagi masyarakat dalam mendukung ketersediaan pangan, air dan energi.

Sebagai dokumen komitmen nasional, NDC merupakan referensi target dan strategi implementasi yang perlu dilakukan untuk merancang, melaksanakan, dan melaporkan upaya adaptasi di tingkat nasional. Untuk efektivitas implementasi NDC, maka telah disusun peta jalan (roadmap) rencana implementasi NDC untuk mengefektifkan pelaksanaan program kunci yang ada dalam NDC pada sektor dan kementerian dan lembaga yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam dokumen Updated NDC, tujuan dari strategi adaptasi perubahan iklim Indonesia adalah untuk mengurangi risiko, meningkatkan kapasitas adaptif, memperkuat ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim di semua sektor pembangunan pada 2030 melalui peningkatan literasi iklim, penguatan kapasitas lokal, peningkatan manajemen pengetahuan, kebijakan konvergen tentang adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, dan penerapan teknologi adaptif.



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai “National Focal Point (NFP) untuk United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)” dalam proses implementasi NDC, memerlukan dukungan dan kerja sama lintas sektor antar berbagai pemangku kepentingan mengingat target adaptasi tidak lagi spesifik sektor namun lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar untuk keberlanjutan kehidupan warga negara Indonesia.

Implementasi NDC tidak bisa hanya mengandalkan peran kementerian/lembaga tingkat pusat, Pemerintah juga perlu menjalin kemitraan dengan Non-Party Stakeholders (NPS) seperti pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), dunia usaha atau swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, dan komunitas masyarakat.

Aksi adaptasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan (prinsip no one left behind) dalam berkontribusi pada perencanaan pembangunan nasional yang berketahanan iklim. Selain itu, potensi sinergi dengan konvensi lain seperti CBD, UNCCD, DRR, Ramsar dan lainnya sangat memungkinkan guna percepatan pencapaian target NDC Indonesia.

Upaya adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak didorong antara lain melalui Program Kampung Iklim (ProKlim). Sampai 2021, sudah terdaftar di website Sistem Registry Nasional (SRN) KLHK sebanyak 3.270 lokasi ProKlim. Komitmen Pemerintah Indonesia kepada masyarakat global dalam upaya pengendalian perubahan iklim dengan tagline “leading by example” tercermin dalam pidato Presiden RI dalam Climate Adaptation Summit (CAS) pada Tahun 2021 bahwa Indonesia mendorong 20.000 lokasi Proklim sampai dengan 2024.

Berbagai program yang dikembangkan oleh kementerian/lembaga lain dan NPS juga berkontribusi dalam pencapaian Proklim sekaligus target NDC. Beberapa program seperti program Kawasan Pesisir Tangguh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Desa Sehat Iklim oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Desa Tangguh Bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Desa Mandiri Energi oleh Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), Ecovillage oleh Provinsi Jawa Barat, Kampung Hijau oleh Pemerintah DKI Jakarta, dan lain sebagainya termasuk yang didukung oleh sektor swasta selaku NPS.

Sinergi program antarkementerian/lembaga dan NPS diharapkan dapat mempercepat pencapaian target Adaptasi NDC Indonesia.