Sinergi Jadi Kunci Pencapaian Target Adaptasi pada Updated NDC

JAKARTA - Pemerintah Indonesia pada 2016 telah meratifikasi Paris Agreement melalui UU Nomor 16 Tahun 2016, diikuti dengan penyampaian dokumen First Nationally Determined Contribution (NDC) kepada United Nations Framework Convention of Climate Change (UNFCCC) sebagai bentuk komitmen Indonesia berkontribusi dalam aksi pengendalian perubahan iklim global.

Dari aspek adaptasi perubahan iklim, NDC Indonesia menyampaikan strategi dan aksi yang diperlukan untuk mencapai target yang masih umum. Karena itu, dalam Updated NDC yang disampaikan pada 2021 dilengkapi dengan program kunci, strategi, dan aksi untuk mencapai tiga pilar ketahanan perubahan iklim, yakni ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lanskap.

Melalui pendetailan aksi tersebut, diharapkan aksi adaptasi akan lebih terstruktur dan terukur, sehingga pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi dapat melihat berbagai tingkatan capaian serta kontribusinya pada target adaptasi di tingkat nasional.

Updated NDC sebagai dokumen untuk melengkapi dokumen First NDC sebelumnya, juga melihat bahwa kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak pulau kecil dan sebagian besar kota besar berada di pesisir serta masyarakat yang penghidupannya sangat bergantung kepada laut menyebabkan wilayah Indonesia rentan terhadap perubahan iklim.



Hasil kajian terkait isu laut di wilayah Indonesia dalam dokumen Third National Communication (2017) memperlihatkan bahwa berdasarkan skenario moderat RCP (Representative Concentration Pathway) 4.5 suhu permukaan laut (SPL) meningkat 0,25 derajat Celcius per 10 tahun, kenaikan permukaan laut mencapai 0,6-1,2 cm per tahun, salinitas permukaan laut turun 0,3 ± 0,2 psu per 10 tahun, dan kenaikan gelombang pasang, walaupun diproyeksikan kenaikan masih di bawah 1 meter, namun kenyataannya bisa mencapai di atas 1,5 meter sampai dengan 2040. Oleh karena itu dalam Updated NDC, isu laut menjadi perhatian.

Berbagai perubahan iklim laut tersebut akan menyebabkan perubahan lingkungan berupa: penggenangan lahan basah dan dataran rendah; hilangnya pulau-pulau kecil; erosi pantai dan pengurangan lahan pesisir; perubahan kisaran pasang-surut di teluk dan di muara sungai; kerusakan ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan estuari); intrusi air asin dan penurunan kualitas air; banjir dan suplai sedimen ke wilayah pesisir akibat perubahan curah hujan dan limpasan permukaan; meningkatkan frekuensi overtopping pada bangunan pantai; dan perubahan pola arus, baik secara horisontal maupun vertikal (upwelling dan downwelling).

Komitmen Indonesia tidak hanya terhadap upaya mitigasi perubahan iklim untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) ke atmosfer namun juga upaya adaptasi mengingat seberapa pun besar upaya mitigasi yang dilakukan, dampak perubahan iklim tetap akan terjadi. Dalam Updated NDC komitmen adaptasi perubahan iklim bertujuan untuk menciptakan masyarakat dan ekosistem yang berketahanan terhadap risiko dan dampak perubahan iklim pada 2030 yang meliputi tiga aspek ketahanan yakni ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber kehidupan, dan ketahanan lanskap dan ekosistem.

Ketahanan ekonomi untuk memastikan risiko perubahan iklim tidak mengganggu perekonomian nasional melalui pembangunan rendah karbon dan ketahanan sistem pangan, air, dan energi. Ketahanan sosial dan sumber penghidupan untuk memastikan dampak perubahan iklim tidak mengganggu sistem sosial dan sumber kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di tingkat tapak, akibat bencana terkait iklim yang akan mempengaruhi ketersediaan pangan, air, dan energi.

Ketahanan lanskap dan ekosistem untuk memastikan ekosistem baik darat, pesisir dan laut dan lanskapnya terlindungi dari dampak perubahan iklim sehingga tetap menyediakan jasa ekosistem bagi masyarakat dalam mendukung ketersediaan pangan, air dan energi.

Sebagai dokumen komitmen nasional, NDC merupakan referensi target dan strategi implementasi yang perlu dilakukan untuk merancang, melaksanakan, dan melaporkan upaya adaptasi di tingkat nasional. Untuk efektivitas implementasi NDC, maka telah disusun peta jalan (roadmap) rencana implementasi NDC untuk mengefektifkan pelaksanaan program kunci yang ada dalam NDC pada sektor dan kementerian dan lembaga yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam dokumen Updated NDC, tujuan dari strategi adaptasi perubahan iklim Indonesia adalah untuk mengurangi risiko, meningkatkan kapasitas adaptif, memperkuat ketahanan, dan mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim di semua sektor pembangunan pada 2030 melalui peningkatan literasi iklim, penguatan kapasitas lokal, peningkatan manajemen pengetahuan, kebijakan konvergen tentang adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, dan penerapan teknologi adaptif.



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai “National Focal Point (NFP) untuk United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)” dalam proses implementasi NDC, memerlukan dukungan dan kerja sama lintas sektor antar berbagai pemangku kepentingan mengingat target adaptasi tidak lagi spesifik sektor namun lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar untuk keberlanjutan kehidupan warga negara Indonesia.

Implementasi NDC tidak bisa hanya mengandalkan peran kementerian/lembaga tingkat pusat, Pemerintah juga perlu menjalin kemitraan dengan Non-Party Stakeholders (NPS) seperti pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), dunia usaha atau swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, dan komunitas masyarakat.

Aksi adaptasi melibatkan seluruh pemangku kepentingan (prinsip no one left behind) dalam berkontribusi pada perencanaan pembangunan nasional yang berketahanan iklim. Selain itu, potensi sinergi dengan konvensi lain seperti CBD, UNCCD, DRR, Ramsar dan lainnya sangat memungkinkan guna percepatan pencapaian target NDC Indonesia.

Upaya adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak didorong antara lain melalui Program Kampung Iklim (ProKlim). Sampai 2021, sudah terdaftar di website Sistem Registry Nasional (SRN) KLHK sebanyak 3.270 lokasi ProKlim. Komitmen Pemerintah Indonesia kepada masyarakat global dalam upaya pengendalian perubahan iklim dengan tagline “leading by example” tercermin dalam pidato Presiden RI dalam Climate Adaptation Summit (CAS) pada Tahun 2021 bahwa Indonesia mendorong 20.000 lokasi Proklim sampai dengan 2024.

Berbagai program yang dikembangkan oleh kementerian/lembaga lain dan NPS juga berkontribusi dalam pencapaian Proklim sekaligus target NDC. Beberapa program seperti program Kawasan Pesisir Tangguh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Desa Sehat Iklim oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Desa Tangguh Bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Desa Mandiri Energi oleh Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), Ecovillage oleh Provinsi Jawa Barat, Kampung Hijau oleh Pemerintah DKI Jakarta, dan lain sebagainya termasuk yang didukung oleh sektor swasta selaku NPS.

Sinergi program antarkementerian/lembaga dan NPS diharapkan dapat mempercepat pencapaian target Adaptasi NDC Indonesia.