Ketua DPD RI Ajak Seluruh Lembaga Negara Songsong Amendemen Konstitusi dengan Sikap Negarawan
Jum'at, 01 Oktober 2021 - 15:27 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ajak seluruh lembaga negara songsong amendemen konstitusi dengan sikap negarawan. Foto/Istimewa
JAKARTA - Hari Ulang tahun (HUT) ke-17 DPD RI dijadikan momentum untuk mengajak seluruh lembaga negara, khususnya MPR, DPR, dan Presiden, untuk menyongsong amendemen Konstitusi atau UUD 1945 . Amendemen dilakukan sebagai bagian dari upaya melakukan koreksi dan perbaikan arah perjalanan bangsa.
Ajakan tersebut disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat memberikan pidato Peringatan HUT-17 DPD RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR/DPD Senayan, Jakarta, Jumat (1/10/2021).
"Wacana amendemen Konstitusi harus menjadi sebuah roadmap untuk memberi ruang bagi Negara dan Pemerintah agar mampu memperkuat kedaulatan bangsa, dengan tujuan utama mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," katanya.
Menurut LaNyalla, hingga saat ini sila pamungkas dari Pancasila itu masih belum mampu diwujudkan. Karena masih banyak daerah yang berjibaku dengan kemiskinan, indeks fiskalnya jauh dari kata mandiri, dan masih banyak lagi permasalahan yang jika diurai satu per satu muaranya pada persoalan keadilan sosial.
Baca juga: Temui Ketua DPD RI, Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri Dukung Amendemen ke-5 UUD 1945
"Persoalan keadilan sosial tentu tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan karitatif. Tetapi harus dilakukan dengan pendekatan yang fundamental dan yang menyentuh akar persoalan. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan pembenahan di hulu, bukan di hilir,” katanya.
Ajakan tersebut disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, saat memberikan pidato Peringatan HUT-17 DPD RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR/DPD Senayan, Jakarta, Jumat (1/10/2021).
"Wacana amendemen Konstitusi harus menjadi sebuah roadmap untuk memberi ruang bagi Negara dan Pemerintah agar mampu memperkuat kedaulatan bangsa, dengan tujuan utama mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," katanya.
Menurut LaNyalla, hingga saat ini sila pamungkas dari Pancasila itu masih belum mampu diwujudkan. Karena masih banyak daerah yang berjibaku dengan kemiskinan, indeks fiskalnya jauh dari kata mandiri, dan masih banyak lagi permasalahan yang jika diurai satu per satu muaranya pada persoalan keadilan sosial.
Baca juga: Temui Ketua DPD RI, Gerakan Kebangkitan Desa Mandiri Dukung Amendemen ke-5 UUD 1945
"Persoalan keadilan sosial tentu tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan karitatif. Tetapi harus dilakukan dengan pendekatan yang fundamental dan yang menyentuh akar persoalan. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan pembenahan di hulu, bukan di hilir,” katanya.
Lihat Juga :