Soal New Normal, Ini Saran PPP untuk Pemerintah
Selasa, 02 Juni 2020 - 10:45 WIB
Kartun SINDO/Wawan Bastian
JAKARTA - Pemerintah berencana menjalankan kebijakan kenormalan baru atau dikenal istilah new normal di tengah pandemi Covid-19. Terkait hal tersebut, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi menyarankan pemerintah melakukan simulasi dan sosialisasi yang masif.
"Agar pemerintah melakukan simulasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait new normal agar terbiasa," ujar pria yang akrab disapa Awiek ini dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa (2/6/2020).
Selain itu, kata dia, pemenuhan terhadap infrastruktur, fasilitas kesehatan, serta kecukupan tenaga medis harus mendapat perhatian khusus. "Mengingat kondisi setiap daerah tidak sama," ujar anggota Komisi VI DPR RI ini.
Kemudian, dia menyarankan agar pemerintah memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam dunia usaha mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, yakni jaga jarak, memakai masker, dan sering cuci tangan. "Untuk itu dibutuhkan ketegasan regulasi dan kedisiplinan menjalankan regulasi tersebut," katanya. (Baca Juga: Jokowi Tegaskan Pembukaan Tempat Ibadah, Sekolah dan Aktivitas Ekonomi Dilakukan Secara Ketat).
Dia mengatakan, mengingat new normal ada pembatasan orang dalam beraktivitas sebagai konsekuensi jaga jarak, dikhawatirkan akan terjadi pengurangan tenaga pekerja yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK). "Karena itu negara harus hadir melindungi pekerja dan jangan sampai PHK meluas."
Lebih lanjut dia mengatakan, dengan adanya pembatasan orang dalam bekerja sebagai konsekuensi jaga jarak, perlu alternatif lain seperti membuat jam operasional diperpanjang dan pekerja bergiliran. "Sehingga PHK bisa diminimalisasi," pungkasnya.
"Agar pemerintah melakukan simulasi dan sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait new normal agar terbiasa," ujar pria yang akrab disapa Awiek ini dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Selasa (2/6/2020).
Selain itu, kata dia, pemenuhan terhadap infrastruktur, fasilitas kesehatan, serta kecukupan tenaga medis harus mendapat perhatian khusus. "Mengingat kondisi setiap daerah tidak sama," ujar anggota Komisi VI DPR RI ini.
Kemudian, dia menyarankan agar pemerintah memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam dunia usaha mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, yakni jaga jarak, memakai masker, dan sering cuci tangan. "Untuk itu dibutuhkan ketegasan regulasi dan kedisiplinan menjalankan regulasi tersebut," katanya. (Baca Juga: Jokowi Tegaskan Pembukaan Tempat Ibadah, Sekolah dan Aktivitas Ekonomi Dilakukan Secara Ketat).
Dia mengatakan, mengingat new normal ada pembatasan orang dalam beraktivitas sebagai konsekuensi jaga jarak, dikhawatirkan akan terjadi pengurangan tenaga pekerja yang berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK). "Karena itu negara harus hadir melindungi pekerja dan jangan sampai PHK meluas."
Lebih lanjut dia mengatakan, dengan adanya pembatasan orang dalam bekerja sebagai konsekuensi jaga jarak, perlu alternatif lain seperti membuat jam operasional diperpanjang dan pekerja bergiliran. "Sehingga PHK bisa diminimalisasi," pungkasnya.
(zik)
tulis komentar anda