Membangun Infrastruktur di Era New Normal
Senin, 01 Juni 2020 - 15:13 WIB
Presiden Jokowi telah menggelar rapat terbatas virtual membahas evaluasi PSN untuk pemulihan ekonomi nasional dampak COVID-19. Bagi presiden, agenda-agenda strategis di berbagai bidang yang berdampak besar bagi kehidupan rakyat harus terus berjalan meski fokus pemerintah saat ini adalah menangani pandemi.
Sejumlah 89 proyek telah ditetapkan dalam daftar PSN, terdiri dari 56 proyek merupakan program usulan baru, 10 proyek merupakan proyek perluasan, dan 15 proyek dikelompokkan dalam program baru dan delapan proyek ketenagalistrikan.
Sebanyak 89 proyek tersebut tersebar di sejumlah kawasan, seperti tujuh proyek senilai Rp177 trilun di Sumatera, 25 proyek senilai Rp462 triliun di Jawa, 17 proyek senilai Rp144 triliun di Kalimantan, delapan proyek senilai Rp208 triliun di Sulawesi, 12 proyek senilai Rp28 triliun di Bali dan Nusa Tenggara, serta proyek senilai Rp111 triliun di Maluku dan Papua.
Salah satu proyek yang telah dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024 dan tetap dipertahankan dalam PSN adalah pembangunan dan pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.765 KM yang terbentang dari Lampung hingga Aceh. Proyek ini diamanatkan kepada PT Hutama Karya.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam siaran pers nya beberapa waktu yang lalu, Hutama Karya menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dalam prioritas penanganan dampak pandemi COVID-19. Hal ini didasarkan pada kriteria yang telah disusun oleh pemerintah yakni, pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, peran sovereign yang dijalankan BUMN, eksposur terhadap system keuangan, dan kepemilikan pemerintah serta total aset yang dimiliki. Sebagai sebuah amanat, hal ini tentu harus menjadi perhatian yang serius dan upaya yang sungguh-sungguh bagi PT Hutama Karya agar mampu menjadi BUMN teladan di bidang kekaryaan serta mencapai target dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional.
Jika ditanyakan apa hubungannya pembangunan infrastruktur dengan peningkatan ekonomi? Data yang didapatkan oleh Kementerian PUPR menunjukkan bahwa rule of thumb atau multiplier effect dari setiap Rp1 triliun proyek dihitung dapat mempekerjakan 14.000 tenaga kerja baik direct maupun indirect. Dalam hitungan Menkoperekonomian, PSN dalam periode 2020-2024 ini ditargetkan bisa menyerap tenaga kerja setiap tahunnya sebanyak 4 juta tenaga kerja atau selama proyek itu berjalan agregatnya bisa mencapai 19 juta orang yang bekerja dalam project selama lima tahun ke depan.
Secara awam saja, ketika proyek-proyek strategis ini jalan, maka jutaan pekerja teknik sipil, tukang batu, tukang kayu, leveransir pasir, hingga pedagang warung-warung nasi di sekitar bedeng-bedeng pekerja, semuanya —berikut jutaan keluarganya— terhidupi. Itu artinya juga jutaan bahkan puluhan juta orang akan memperoleh manfaat secara ekonomi.
Bila diperhatikan sebaran PSN—sebagaimana disebutkan di atas— yang merata mulai Aceh hingga Papua, bukankah itu berarti tumbuh majunya perekonomian nasional? Tentu saja proyek-proyek itu memang bukan satu-satunya faktor, akan tetapi apabila keseluruhan infrastruktur tersebut telah terbangun, wilayah-wilayah Indonesia terkoneksi, bukankah itu berarti kemajuan ekonomi di seluruh penjuru negeri? Dan, bukankah ini yang dikehendaki para Founding Fathers negeri ini ketika merumuskan sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial—ekonomi utamanya— bagi seluruh rakyat Indonesia”?
Selamat Hari Lahir Pancasila
Pancasila Jaya !!!
Sejumlah 89 proyek telah ditetapkan dalam daftar PSN, terdiri dari 56 proyek merupakan program usulan baru, 10 proyek merupakan proyek perluasan, dan 15 proyek dikelompokkan dalam program baru dan delapan proyek ketenagalistrikan.
Sebanyak 89 proyek tersebut tersebar di sejumlah kawasan, seperti tujuh proyek senilai Rp177 trilun di Sumatera, 25 proyek senilai Rp462 triliun di Jawa, 17 proyek senilai Rp144 triliun di Kalimantan, delapan proyek senilai Rp208 triliun di Sulawesi, 12 proyek senilai Rp28 triliun di Bali dan Nusa Tenggara, serta proyek senilai Rp111 triliun di Maluku dan Papua.
Salah satu proyek yang telah dicanangkan dalam RPJMN 2020-2024 dan tetap dipertahankan dalam PSN adalah pembangunan dan pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.765 KM yang terbentang dari Lampung hingga Aceh. Proyek ini diamanatkan kepada PT Hutama Karya.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam siaran pers nya beberapa waktu yang lalu, Hutama Karya menjadi salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dalam prioritas penanganan dampak pandemi COVID-19. Hal ini didasarkan pada kriteria yang telah disusun oleh pemerintah yakni, pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak, peran sovereign yang dijalankan BUMN, eksposur terhadap system keuangan, dan kepemilikan pemerintah serta total aset yang dimiliki. Sebagai sebuah amanat, hal ini tentu harus menjadi perhatian yang serius dan upaya yang sungguh-sungguh bagi PT Hutama Karya agar mampu menjadi BUMN teladan di bidang kekaryaan serta mencapai target dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional.
Jika ditanyakan apa hubungannya pembangunan infrastruktur dengan peningkatan ekonomi? Data yang didapatkan oleh Kementerian PUPR menunjukkan bahwa rule of thumb atau multiplier effect dari setiap Rp1 triliun proyek dihitung dapat mempekerjakan 14.000 tenaga kerja baik direct maupun indirect. Dalam hitungan Menkoperekonomian, PSN dalam periode 2020-2024 ini ditargetkan bisa menyerap tenaga kerja setiap tahunnya sebanyak 4 juta tenaga kerja atau selama proyek itu berjalan agregatnya bisa mencapai 19 juta orang yang bekerja dalam project selama lima tahun ke depan.
Secara awam saja, ketika proyek-proyek strategis ini jalan, maka jutaan pekerja teknik sipil, tukang batu, tukang kayu, leveransir pasir, hingga pedagang warung-warung nasi di sekitar bedeng-bedeng pekerja, semuanya —berikut jutaan keluarganya— terhidupi. Itu artinya juga jutaan bahkan puluhan juta orang akan memperoleh manfaat secara ekonomi.
Bila diperhatikan sebaran PSN—sebagaimana disebutkan di atas— yang merata mulai Aceh hingga Papua, bukankah itu berarti tumbuh majunya perekonomian nasional? Tentu saja proyek-proyek itu memang bukan satu-satunya faktor, akan tetapi apabila keseluruhan infrastruktur tersebut telah terbangun, wilayah-wilayah Indonesia terkoneksi, bukankah itu berarti kemajuan ekonomi di seluruh penjuru negeri? Dan, bukankah ini yang dikehendaki para Founding Fathers negeri ini ketika merumuskan sila kelima Pancasila “Keadilan Sosial—ekonomi utamanya— bagi seluruh rakyat Indonesia”?
Selamat Hari Lahir Pancasila
Pancasila Jaya !!!
tulis komentar anda