Tak Netral di Pemilu dan Pilkada, PNS Bakal Dipangkas Tukinnya hingga Diberhentikan
Selasa, 14 September 2021 - 14:41 WIB
Pada Pasal 13 huruf g disebutkan jika ada PNS diketahui menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS akan diberikan sanksi hukuman disiplin sedang. Dimana sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) jenis hukuman disiplin sedang antara lain:
1. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan.
2. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan.
3. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.
Selain itu PNS juga terancam mendapatkan sanksi disiplin berat jika memberikan dukungan pada pemilu dan pilkada sebagaimana yang diatur pada Pasal 14 huruf i. Berikut bentuk dukungan yang terancam sanksi disiplin berat.
1. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.
2. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
5. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
1. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan.
2. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan.
3. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.
Selain itu PNS juga terancam mendapatkan sanksi disiplin berat jika memberikan dukungan pada pemilu dan pilkada sebagaimana yang diatur pada Pasal 14 huruf i. Berikut bentuk dukungan yang terancam sanksi disiplin berat.
1. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain.
2. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
4. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
5. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
Lihat Juga :
tulis komentar anda