Bijak Menyikapi Pergolakan di Afghanistan
Jum'at, 27 Agustus 2021 - 21:39 WIB
Siapakah Taliban? Taliban (artinya murid, atau santri). Kelompok ini pertama kali muncul awal 1990-an di utara Pakistan, setelah pasukan Uni Soviet mundur dari Afghanistan. Sadar akan nasib yang dialami bangsanya, Taliban mengembangkan diri sebagai gerakan politik. Janji politiknya adalah mengembalikan perdamaian dan keamanan berdasarkan Syariah Islam.
Pasca pendudukan Rusia, pengaruh Taliban cepat menyebar dan mendapat simpati penduduk. Pada 1988, ibukota (Kabul) dan sekitar 90% wilayah Afghanistan dikuasainya. Respons positif terhadap Taliban itu antara lain karena jasanya dalam pemberantasan korupsi. Jasa lainnya adalah pembangunan infrastruktur-infrastruktur pendudukung perekonomian. Segala aktivitas pemerintahannya, dilakukan sesuai syariah Islam. Itulah, maka koruptor, pencuri, pezina, dihukum amputasi, hingga hukuman mati.
Pemberlakukan syariah Islam secara ketat, selain diapreasiasi positif karena efektif, tetapi tak luput dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan budaya. Penghancuran patung Buddha Bamiyan pada 2001, menyulut kemarahan internasional.
Kemarahan internasional itu, rupanya dijadikan pintu masuk Amerika Serikat dan PBB untuk penggulingan pemerintahan Taliban. Dalam pendudukan tentara AS dan kontrol PBB, sistem pemerintahan pun diubah ke arah demokratis. Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
Pasca kesepakatan damai (kesepakatan Doha) antara AS dan Taliban yang ditandatangani kedua belah pihak pada Februari 2020, maka AS pada 2021 menarik seluruh kekuatannya dari Afghanistan. Pada April 2021, Presidan AS Joe Bidan, mengumumkan bahwa seluruh pasukan AS akan meninggalkan negara tersebut pada 11 September 2021. Momentum itu dimanfaatkan baik-baik oleh Taliban untuk kembali berkuasa.
Kini, Afghanistan (dan secara spesifik Taliban), menjadi sorotan dunia. Kita sebagai bangsa cinta damai, mesti bersikap bijak terhadap pergolakan ini. Dengan dasar politik luar negeri “bebas-aktif”, pergolakan itu perlu dilihat secara jernih, objektif, tanpa memihak kepada kelompok manapun. Kontribusi pemikiran, ataupun tindakan nyata, diberikan semata-mata dan berdasarkan amanah Pembukaan UUD 1945, yakni demi terwujudnya perdamaian dunia.
Pasca pendudukan Rusia, pengaruh Taliban cepat menyebar dan mendapat simpati penduduk. Pada 1988, ibukota (Kabul) dan sekitar 90% wilayah Afghanistan dikuasainya. Respons positif terhadap Taliban itu antara lain karena jasanya dalam pemberantasan korupsi. Jasa lainnya adalah pembangunan infrastruktur-infrastruktur pendudukung perekonomian. Segala aktivitas pemerintahannya, dilakukan sesuai syariah Islam. Itulah, maka koruptor, pencuri, pezina, dihukum amputasi, hingga hukuman mati.
Pemberlakukan syariah Islam secara ketat, selain diapreasiasi positif karena efektif, tetapi tak luput dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dan budaya. Penghancuran patung Buddha Bamiyan pada 2001, menyulut kemarahan internasional.
Kemarahan internasional itu, rupanya dijadikan pintu masuk Amerika Serikat dan PBB untuk penggulingan pemerintahan Taliban. Dalam pendudukan tentara AS dan kontrol PBB, sistem pemerintahan pun diubah ke arah demokratis. Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
Pasca kesepakatan damai (kesepakatan Doha) antara AS dan Taliban yang ditandatangani kedua belah pihak pada Februari 2020, maka AS pada 2021 menarik seluruh kekuatannya dari Afghanistan. Pada April 2021, Presidan AS Joe Bidan, mengumumkan bahwa seluruh pasukan AS akan meninggalkan negara tersebut pada 11 September 2021. Momentum itu dimanfaatkan baik-baik oleh Taliban untuk kembali berkuasa.
Kini, Afghanistan (dan secara spesifik Taliban), menjadi sorotan dunia. Kita sebagai bangsa cinta damai, mesti bersikap bijak terhadap pergolakan ini. Dengan dasar politik luar negeri “bebas-aktif”, pergolakan itu perlu dilihat secara jernih, objektif, tanpa memihak kepada kelompok manapun. Kontribusi pemikiran, ataupun tindakan nyata, diberikan semata-mata dan berdasarkan amanah Pembukaan UUD 1945, yakni demi terwujudnya perdamaian dunia.
Lihat Juga :