Mahfud MD Dorong Indonesia Masuk Anggota FATF agar Sejajar dengan Negara Maju
Kamis, 19 Agustus 2021 - 14:36 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD memberikan sambutan dalam peluncuran Penilaian Resiko Indonesia 2021, Kamis (19/8/2021). FOTO/MPI/RIEZKY MAULANA
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menekankan pentingnya Keanggotaan Indonesia di Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Menurutnya, hal itu akan meningkatkan persepsi positif terhadap sistem keuangan di Indonesia.
Dia menjelaskan, Indonesia merupakan satu-satunya negara G-20 yang belum menjadi anggota tetap FATF.
"Akan memperkuat confidence dan trust terhadap Indonesia dalam bisnis internasional dan iklim investasi di Indonesia. Dengan demikian, reputasi Indonesia akan dapat sejajar dengan negara-negara maju," kata Mahfud selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU ) di acara peluncuran Penilaian Risiko Indonesia 2021, Kamis (19/8/2021).
Baca juga: Ahli Hukum: Sembarangan Gunakan Pasal TPPU Picu Gangguan Pemulihan Ekonomi Nasional
Mahfud mengatakan, penilaian Risiko Indonesia 2021 juga diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan arah, kebijakan, dan langkah strategi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).
Dia menjelaskan, Indonesia merupakan satu-satunya negara G-20 yang belum menjadi anggota tetap FATF.
"Akan memperkuat confidence dan trust terhadap Indonesia dalam bisnis internasional dan iklim investasi di Indonesia. Dengan demikian, reputasi Indonesia akan dapat sejajar dengan negara-negara maju," kata Mahfud selaku Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU ) di acara peluncuran Penilaian Risiko Indonesia 2021, Kamis (19/8/2021).
Baca juga: Ahli Hukum: Sembarangan Gunakan Pasal TPPU Picu Gangguan Pemulihan Ekonomi Nasional
Mahfud mengatakan, penilaian Risiko Indonesia 2021 juga diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan arah, kebijakan, dan langkah strategi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), dan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).
Lihat Juga :