Ahli Hukum: Sembarangan Gunakan Pasal TPPU Picu Gangguan Pemulihan Ekonomi Nasional
Senin, 09 Agustus 2021 - 22:15 WIB
loading...
Pakar Hukum Pencucian Uang Yenti Garnasih menilai penyitaan uang maupun aset dalam tindak pidana korupsi harus berasal dari hasil kejahatan korupsi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Pencucian Uang Yenti Garnasih menilai penyitaan uang maupun aset dalam tindak pidana korupsi harus berasal dari hasil kejahatan korupsi. Karenanya, dia menilai penyitaan aset yang bukan kejahatan korupsi berpotensi melanggar HAM.
"Betul-betul harus dicari buktinya bahwa aset yang disita berasal dari kejahatan korupsi. Sehingga hanya harta kekayaan yang murni asalnya dari korupsi kasus tersebut yang layak disita," kata Yenti saat webinar ‘Abuse Of Power Atas Aset Berkedok Penegakan Hukum’, Senin (9/8/2021).
Karenanya agar tak ada polemik dikemudian hari, Yenti menyarankan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus bisa menyampaikan hasil penelusurannya berikut dengan bukti-buktinya di dalam peradilan. Wanita yang menjabat Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) ini menambahkan, dalam perkara Korupsi Jiwasraya dan Asabri perlu pembuktian dari JPU mengapa ada aset pihak ketiga yang ikut disita dan dilelang. Baca juga: Pakar Hukum UI: Ada Pelanggaran KUHAP dan UU Tipikor di Kasus Jiwasraya-Asabri
Sebab, ada hak seseorang secara perdata dalam sebuah kepemilikan aset. Apalagi, lanjutnya, aset tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara. "Mereka inilah yang harus dilindungi hak-haknya. Apalagi mereka tidak berkaitan dengan pihak yang masuk kepada tindak pidana korupsinya, untuk itu kan ada yang namanya hukum acara sehingga para penegak hukum tidak dianggap melakukan abuse of power," jelasnya.
Dalam tindak pidana korupsi, Yenti menyebut, sebenarnya ada perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan perampasan aset tersebut yaitu pada pasal 19 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Hanya implementasinya belum dijalankan di pengadilan. "Secara logika pasal ini menampung berbagai keberatan pihak ketiga, yang harapannya untuk mengetahui bisa nggak aset tak terkait perkara tersebut tidak dilakukan eksekusi dalam putusan hakim, itu kan gitu ya," jelasnya. Baca juga: Pengamat: Perampasan Aset Tak Terkait Tipikor oleh Penegak Hukum Langgar HAM
"Betul-betul harus dicari buktinya bahwa aset yang disita berasal dari kejahatan korupsi. Sehingga hanya harta kekayaan yang murni asalnya dari korupsi kasus tersebut yang layak disita," kata Yenti saat webinar ‘Abuse Of Power Atas Aset Berkedok Penegakan Hukum’, Senin (9/8/2021).
Karenanya agar tak ada polemik dikemudian hari, Yenti menyarankan Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus bisa menyampaikan hasil penelusurannya berikut dengan bukti-buktinya di dalam peradilan. Wanita yang menjabat Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (Mahupiki) ini menambahkan, dalam perkara Korupsi Jiwasraya dan Asabri perlu pembuktian dari JPU mengapa ada aset pihak ketiga yang ikut disita dan dilelang. Baca juga: Pakar Hukum UI: Ada Pelanggaran KUHAP dan UU Tipikor di Kasus Jiwasraya-Asabri
Sebab, ada hak seseorang secara perdata dalam sebuah kepemilikan aset. Apalagi, lanjutnya, aset tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara. "Mereka inilah yang harus dilindungi hak-haknya. Apalagi mereka tidak berkaitan dengan pihak yang masuk kepada tindak pidana korupsinya, untuk itu kan ada yang namanya hukum acara sehingga para penegak hukum tidak dianggap melakukan abuse of power," jelasnya.
Dalam tindak pidana korupsi, Yenti menyebut, sebenarnya ada perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan perampasan aset tersebut yaitu pada pasal 19 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Hanya implementasinya belum dijalankan di pengadilan. "Secara logika pasal ini menampung berbagai keberatan pihak ketiga, yang harapannya untuk mengetahui bisa nggak aset tak terkait perkara tersebut tidak dilakukan eksekusi dalam putusan hakim, itu kan gitu ya," jelasnya. Baca juga: Pengamat: Perampasan Aset Tak Terkait Tipikor oleh Penegak Hukum Langgar HAM
Lihat Juga :
