4 Saran Politisi Partai Demokrat kepada Pemerintah untuk Hadapi Tantangan Ekonomi 2022
Senin, 16 Agustus 2021 - 18:43 WIB
"Dengan pencapaian target asumsi makro tersebut, perekonomian yang diharapkan adalah yang tidak sekadar pulih dan tumbuh tetapi juga dapat bangkit dengan fokus menekan angka pengangguran serta kemiskinan," ujar anggota Komisi XI DPR RI ini.
Baca juga: Harga Minyak Mentah RI dalam RAPBN 2022 Diusulkan Naik Jadi USD55-65 per Barel
Dengan penetapan asumsi makro tersebut, kata dia, pemerintah juga telah menyusun postur APBN 2022 dengan Belanja Negara direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun. Dari sisi penerimaan negara diproyeksikan sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun.
"Dengan postur APBN yang ekspansif maka defisit APBN 2022 diperkirakan sebesar 4,85% terhadap PDB atau Rp868,0 triliun. Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai komitmen pemerintah untuk mencapai konsolidasi fiskal," terang Marwan.
Menurut Marwan, meskipun gambaran perekonomian 2022 diperkirakan menuju tahap pemulihan, akan ada beberapa tantangan yang masih akan dihadapi pemerintah. Untuk itu, ia menyarankan empat hal kepada pemerintah untuk menghadapi tantangan tersebut.
Pertama, perlunya pembaruan kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dan memperbaiki mobilitas sosial. Selama masa pandemi, masyarakat kelas menengah dengan kemampuan penguasaan teknologi telah menyebabkan terjadinya jurang ketimpangan dengan masyarakat bawah. "Pemerintah harus dapat mendesain program dan kebijakan ekonomi yang pro pada masyarakat bawah pada masa pemulihan ekonomi 2022," imbuhnya.
Baca juga: Harga Minyak Mentah RI dalam RAPBN 2022 Diusulkan Naik Jadi USD55-65 per Barel
Dengan penetapan asumsi makro tersebut, kata dia, pemerintah juga telah menyusun postur APBN 2022 dengan Belanja Negara direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun. Dari sisi penerimaan negara diproyeksikan sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun.
"Dengan postur APBN yang ekspansif maka defisit APBN 2022 diperkirakan sebesar 4,85% terhadap PDB atau Rp868,0 triliun. Rencana defisit tahun 2022 memiliki arti penting sebagai komitmen pemerintah untuk mencapai konsolidasi fiskal," terang Marwan.
Menurut Marwan, meskipun gambaran perekonomian 2022 diperkirakan menuju tahap pemulihan, akan ada beberapa tantangan yang masih akan dihadapi pemerintah. Untuk itu, ia menyarankan empat hal kepada pemerintah untuk menghadapi tantangan tersebut.
Pertama, perlunya pembaruan kebijakan ekonomi untuk mengurangi ketimpangan dan memperbaiki mobilitas sosial. Selama masa pandemi, masyarakat kelas menengah dengan kemampuan penguasaan teknologi telah menyebabkan terjadinya jurang ketimpangan dengan masyarakat bawah. "Pemerintah harus dapat mendesain program dan kebijakan ekonomi yang pro pada masyarakat bawah pada masa pemulihan ekonomi 2022," imbuhnya.
Lihat Juga :