Lampaui Kewenangan Soal Pegawai KPK, Rekomendasi Ombudsman Tak Perlu Diikuti
Jum'at, 13 Agustus 2021 - 21:09 WIB
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad) Romli Atmasasmita menyarankan, sebaiknya rekomendasi dari Ombudsman tidak perlu diikuti. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Hasil temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait adanya maladministrasi dalam proses peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai melanggar wewenang lembaga. Perlu adanya teguran bagi ORI karena telah melakukan tindakan melampaui wewenang.
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad) Romli Atmasasmita menyarankan, sebaiknya rekomendasi dari Ombudsman tidak perlu diikuti. Dalam rekomendasi itu, ORI menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membina Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menkumham, dan Menpan RB selaku pelaksana asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Bahkan Ombudsman juga meminta Jokowi mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) KPK terkait alih status 75 pegawai menjadi ASN.
"Ombudsman RI tidak ada kewenangan, maka tidak ada gunanya harus diikuti rekomendasinya. Karena legal standingnya pun tidak ada," kata Prof Romli dalam diskusi publik bertajuk 'Membedah Dinamika KPK; Perspektif Hukum dan Ketatanegaraan' yang diselenggarakan Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Jumat (13/8/2021). Baca juga: BKN Keberatan Atas Kesimpulan Maladministrasi Proses Peralihan Pegawai KPK
Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad) Romli Atmasasmita menyarankan, sebaiknya rekomendasi dari Ombudsman tidak perlu diikuti. Dalam rekomendasi itu, ORI menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membina Ketua KPK, Kepala BKN, Kepala LAN, Menkumham, dan Menpan RB selaku pelaksana asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Bahkan Ombudsman juga meminta Jokowi mengambil alih kewenangan yang didelegasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) KPK terkait alih status 75 pegawai menjadi ASN.
"Ombudsman RI tidak ada kewenangan, maka tidak ada gunanya harus diikuti rekomendasinya. Karena legal standingnya pun tidak ada," kata Prof Romli dalam diskusi publik bertajuk 'Membedah Dinamika KPK; Perspektif Hukum dan Ketatanegaraan' yang diselenggarakan Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Jumat (13/8/2021). Baca juga: BKN Keberatan Atas Kesimpulan Maladministrasi Proses Peralihan Pegawai KPK
Lihat Juga :