KPU: Anggaran Rp535 M Belum Termasuk Penambahan TPS
Kamis, 28 Mei 2020 - 21:29 WIB
Namun, Arief mengungkap bahwa penambahan anggaran Rp535,95 miliar itu belum termasuk resizing atau penambahan jumlah dan perluasan TPS. Karena, KPU belum menggunakan data baru, dan semua persiapan yang dipaparkan masih berpatok pada jumlah yang eksisting yakni 150 ribu lebih TPS.
"Rp500 miliar itu belum termasuk resizing TPS. Kita belum pakai data baru, cara kita hitung kemarin dengan data eksisting jumlah TPS 150 ribu," ujarnya.
Selain itu, Arief juga meminta kepada KPU Daerah menginformasikan perkembangan Covid-19 di daerah dan hasilnya memang kecenderungannya meningkat. Soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di 270 daerah yang melaksanakan pilkada, ada 36 kabupaten/kota dan 4 provinsi yang menerapkan PSBB. Pihaknya juga menanyakan soal keinginan KPUD terkait pengurangan jumlah pemilih per TPS.
"Daerah rata-rata sudah menata pemilih per TPS sekitar 400-450 pemilih, bahkan ada yang 350. Sebenarnya, kami sudah memetakan TPS untuk pilkada 2020, kami mau lakukan e-rekap, data koordinat di masing-masing TPS, seandainya tidak ada pandemi temen-temen akan teruskan hampir 100%, dan setiap TPS sudah ada data koordinatnya," jelas Arief.
Karena itu lanjut dia, kalau ada penmabahan jumlah TPS tentu aka nada perubahan koordinat untuk e-rekap yang sudah berjalan. Tetapi, KPU pusat meminta kepada KPUD untuk terus menyiapkan diri karena, penambahan TPS ini akan berimplikasi besar terhadap anggaran karena, sebagian besar anggaran itu paling banyak dikeluarkan untuk penyelenggara ad hoc. Dan tiap TPS membutuhkan logistic dan juga penyelenggara ad hoc.
"Rp500 miliar itu belum termasuk resizing TPS. Kita belum pakai data baru, cara kita hitung kemarin dengan data eksisting jumlah TPS 150 ribu," ujarnya.
Selain itu, Arief juga meminta kepada KPU Daerah menginformasikan perkembangan Covid-19 di daerah dan hasilnya memang kecenderungannya meningkat. Soal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di 270 daerah yang melaksanakan pilkada, ada 36 kabupaten/kota dan 4 provinsi yang menerapkan PSBB. Pihaknya juga menanyakan soal keinginan KPUD terkait pengurangan jumlah pemilih per TPS.
"Daerah rata-rata sudah menata pemilih per TPS sekitar 400-450 pemilih, bahkan ada yang 350. Sebenarnya, kami sudah memetakan TPS untuk pilkada 2020, kami mau lakukan e-rekap, data koordinat di masing-masing TPS, seandainya tidak ada pandemi temen-temen akan teruskan hampir 100%, dan setiap TPS sudah ada data koordinatnya," jelas Arief.
Karena itu lanjut dia, kalau ada penmabahan jumlah TPS tentu aka nada perubahan koordinat untuk e-rekap yang sudah berjalan. Tetapi, KPU pusat meminta kepada KPUD untuk terus menyiapkan diri karena, penambahan TPS ini akan berimplikasi besar terhadap anggaran karena, sebagian besar anggaran itu paling banyak dikeluarkan untuk penyelenggara ad hoc. Dan tiap TPS membutuhkan logistic dan juga penyelenggara ad hoc.
Lihat Juga :