Sediakan Hotel Bintang 3 untuk Isoman Anggota, Formappi: DPR Minim Empati

"Kebijakan DPR harus berdasarkan aspirasi dan kondisi rakyat. Apalagi di masa sulit pandemi saat ini. Seharusnya DPR dituntut sungguh-sungguh menghadirkan wajah perwakilan rakyat yang nyatanya tak berdaya karena kondisi krisis karena pandemi yang berkepanjangan," ujarnya.

Namun, faktanya kebijakan yang muncul dari parlemen selama pandemi sangat mengecewakan. "Oke mungkin saja DPR berkilah kebijakan itu sudah sesuai dengan peraturan, yang terkait isoman di hotel misalnya, Dirjen Perbendaharaan Negara memang memberikan rekomendasi untuk kementerian/lembaga dalam menyediakan fasilitas isoman? Kalau alasannya hanya menjalankan perintah aturan, saya kira itu terlihat konyol," ujar Lucius.

Menurutnya, DPR adalah lembaga yang membuat undang-undang yang menjadi sumber semua aturan. DPR juga lembaga yang memantau pelaksanaan peraturan termasuk mengawasi produk aturan yang dibuat kementerian. "DPR mestinya bisa mengkritisi kebijakan pemerintah yang menjadi rujukan munculnya aturan yang memberikan fasilitas khusus kepada mereka. Acuan DPR tentu saja adalah suara rakyat. Suara rakyat dan kebutuhan rakyat harus menjadi dasar bagi mereka untuk menilai kebijakan pemerintah sekalipun kebijakan itu menguntungkan mereka," ujarnya.

Baca juga: Bantu Pasien Isoman, Crazy Rich Malang Siap Bangun RS untuk Covid-19