Bolehkan Kritik Penanganan Covid-19, Mahfud MD: Tapi...

Minggu, 25 Juli 2021 - 18:33 WIB
"Karena suatu negara pasti perbedaan banyak, lalu dikatakan dalam fikih dalam perbedaan yang banyak itu lalu dimusyawarahan, apa keputusannya, dilaksanakan pemerintah," tutur Mahfud.



Namun demikian, Mahfud berujar di negara-negara Islam tertentu musyawarah tidak berjalan. Keputusan diambil sepihak tanpa melibatkan rakyat, semisal dalam penentuan hari raya, awal puasa, dan lain sebagainya.

"Banyak di negara-negara itu nggak pakai musyawarah ke bawah, pokoknya ditentukan jangan ribut, ada yang gitu. Kalau Indonesia masuk yang sangat demokratis, apa dimusyawarahkan, ini dimusyawarahkan, tapi kalau sudah diputuskan tidak boleh karena ada satu yang tidak setuju lalu kita berhenti, pemerintah harus jalan, itulah konstitusi, kesepakatan kita membangun hidup bernegara ini," terang Mahfud.

"Mohon kesadaran dan pengertian para ulama dan para tokoh untuk mengingatkan umat dan gembala masing-masing, para santri, semua unsur di lingkungan pesantren yang jumlahnya puluhan ribu di indonesia dan banyak di Jawa Barat, sadarkan bahwa Covid ini bahaya dan mohon kesediaan untuk turun kampanye menerapkan prokes serta membangun kesadaran melakukan vaksinasi," tutup Mahfud.
(muh)
Halaman :
tulis komentar anda
Follow
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More