Bolehkan Kritik Penanganan Covid-19, Mahfud MD: Tapi...
Minggu, 25 Juli 2021 - 18:33 WIB
loading...
Menkopolhukam Mahfud MD mempersilakan masyarakat mengkritik pemerintah dalam penanganan Covid-19 tetapi ada syaratnya. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menkopolhukam ) Mahfud Md mempersilakan masyarakat mengkritik pemerintah terkait penanganan Coglvid-19. Tetapi, langkah tersebut jangan sampai membuat pemerintahan lumpuh.
Menurut dia, saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah kebersamaan agar bisa lolos dari pandemi Covid-19 . Namun, Mahfud heran masih ada tokoh yang kerap memprovokasi masyarakat agar tidak mau menerapkan protokol kesehatan.
"Masih ada tokoh yang belum disiplin dan melakukan provokasi dan tidak mau menerapkan protokol kesehatan. Ini mohon para tokoh memberi pengertian ya," kata Mahfud saat menghadiri silaturahim virtual dengan alim ulama, pengasuh pondok pesantren, ormas Islam, dan pimpinan lembaga keagamaan se-Jawa Barat, Minggu (25/7/2021).
Baca juga: Mahfud MD: Orang yang Rajin Wudu dan Salat Kena Covid-19 juga
Mahfud mempersilakan masyarakat menkritik pemerintah atau memberikan masukkan lainnya. Namun ia mengingatkan langkah yang diambil rakyat tersebut jangan sampai membuat pemerintahan lumpuh.
"Tarolah pemerintah perlu dikritik, kritik, silakan, aspirasi boleh dimasukkan kepada pemerintah, aspirasi apapun, tapi ingat Indonesia ini adalah penganut ahlusunnah wal jamaah, ya jangan sampai menyebabkan pemerintahan lumpuh," ucap Mahfud.
Mahfud mengkutip pernyataan ulama besar Imam Nawawi yang menyatakan jangan melawan pemerintah yang sah kecuali melalui proses yang demokratis.
"Karena setiap perlawanan secara tidak benar, secara melawan hukum, kata Imam Nawawi, itu hasilnya akan menyengsarakan rakyat," jelas Mahfud.
Pemerintah, kata dia, sangat berhati-hati dalam melayani rakyat. Begitu juga rakyat harus berhati-hati dan membantu pemerintah dalam persoalan kebangsaan, dalam konteks ini adalah pandemi Covid-19.
"Karena suatu negara pasti perbedaan banyak, lalu dikatakan dalam fikih dalam perbedaan yang banyak itu lalu dimusyawarahan, apa keputusannya, dilaksanakan pemerintah," tutur Mahfud.
Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Akan Tindak Tegas Aksi yang Langgar Prokes
Namun demikian, Mahfud berujar di negara-negara Islam tertentu musyawarah tidak berjalan. Keputusan diambil sepihak tanpa melibatkan rakyat, semisal dalam penentuan hari raya, awal puasa, dan lain sebagainya.
"Banyak di negara-negara itu nggak pakai musyawarah ke bawah, pokoknya ditentukan jangan ribut, ada yang gitu. Kalau Indonesia masuk yang sangat demokratis, apa dimusyawarahkan, ini dimusyawarahkan, tapi kalau sudah diputuskan tidak boleh karena ada satu yang tidak setuju lalu kita berhenti, pemerintah harus jalan, itulah konstitusi, kesepakatan kita membangun hidup bernegara ini," terang Mahfud.
"Mohon kesadaran dan pengertian para ulama dan para tokoh untuk mengingatkan umat dan gembala masing-masing, para santri, semua unsur di lingkungan pesantren yang jumlahnya puluhan ribu di indonesia dan banyak di Jawa Barat, sadarkan bahwa Covid ini bahaya dan mohon kesediaan untuk turun kampanye menerapkan prokes serta membangun kesadaran melakukan vaksinasi," tutup Mahfud.
Menurut dia, saat ini yang dibutuhkan adalah sebuah kebersamaan agar bisa lolos dari pandemi Covid-19 . Namun, Mahfud heran masih ada tokoh yang kerap memprovokasi masyarakat agar tidak mau menerapkan protokol kesehatan.
"Masih ada tokoh yang belum disiplin dan melakukan provokasi dan tidak mau menerapkan protokol kesehatan. Ini mohon para tokoh memberi pengertian ya," kata Mahfud saat menghadiri silaturahim virtual dengan alim ulama, pengasuh pondok pesantren, ormas Islam, dan pimpinan lembaga keagamaan se-Jawa Barat, Minggu (25/7/2021).
Baca juga: Mahfud MD: Orang yang Rajin Wudu dan Salat Kena Covid-19 juga
Mahfud mempersilakan masyarakat menkritik pemerintah atau memberikan masukkan lainnya. Namun ia mengingatkan langkah yang diambil rakyat tersebut jangan sampai membuat pemerintahan lumpuh.
"Tarolah pemerintah perlu dikritik, kritik, silakan, aspirasi boleh dimasukkan kepada pemerintah, aspirasi apapun, tapi ingat Indonesia ini adalah penganut ahlusunnah wal jamaah, ya jangan sampai menyebabkan pemerintahan lumpuh," ucap Mahfud.
Mahfud mengkutip pernyataan ulama besar Imam Nawawi yang menyatakan jangan melawan pemerintah yang sah kecuali melalui proses yang demokratis.
"Karena setiap perlawanan secara tidak benar, secara melawan hukum, kata Imam Nawawi, itu hasilnya akan menyengsarakan rakyat," jelas Mahfud.
Pemerintah, kata dia, sangat berhati-hati dalam melayani rakyat. Begitu juga rakyat harus berhati-hati dan membantu pemerintah dalam persoalan kebangsaan, dalam konteks ini adalah pandemi Covid-19.
"Karena suatu negara pasti perbedaan banyak, lalu dikatakan dalam fikih dalam perbedaan yang banyak itu lalu dimusyawarahan, apa keputusannya, dilaksanakan pemerintah," tutur Mahfud.
Baca juga: Mahfud MD: Pemerintah Akan Tindak Tegas Aksi yang Langgar Prokes
Namun demikian, Mahfud berujar di negara-negara Islam tertentu musyawarah tidak berjalan. Keputusan diambil sepihak tanpa melibatkan rakyat, semisal dalam penentuan hari raya, awal puasa, dan lain sebagainya.
"Banyak di negara-negara itu nggak pakai musyawarah ke bawah, pokoknya ditentukan jangan ribut, ada yang gitu. Kalau Indonesia masuk yang sangat demokratis, apa dimusyawarahkan, ini dimusyawarahkan, tapi kalau sudah diputuskan tidak boleh karena ada satu yang tidak setuju lalu kita berhenti, pemerintah harus jalan, itulah konstitusi, kesepakatan kita membangun hidup bernegara ini," terang Mahfud.
"Mohon kesadaran dan pengertian para ulama dan para tokoh untuk mengingatkan umat dan gembala masing-masing, para santri, semua unsur di lingkungan pesantren yang jumlahnya puluhan ribu di indonesia dan banyak di Jawa Barat, sadarkan bahwa Covid ini bahaya dan mohon kesediaan untuk turun kampanye menerapkan prokes serta membangun kesadaran melakukan vaksinasi," tutup Mahfud.
(muh)
Lihat Juga :
