Mendagri Minta Kepala Daerah Turun Langsung Salurkan Bansos ke Masyarakat

Selain itu, ia juga menjelaskan pentingnya vaksinasi sebagai salah satu upaya mengurangi dampak penularan pandemi Covid-19. Dia menjelaskan perlunya mempercepat vaksinasi, seperti dengan membuat sistem penyuntikannya berbasis kampung, menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri. Di samping itu, pusat-pusat vaksinasi massal tetap harus disediakan.

Sementara itu, terkait bansos, di tengah kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) ini, semua pemda diharapkan segera menyalurkan alokasi APBD yang dapat digunakan untuk pemberian bansos kepada masyarakat yang terdampak Pandemi dan PPKM.

Mendagri menjelaskan, pemda memiliki anggaran seperti mata anggaran bansos yang bersifat reguler, Belanja Tidak Terduga (BTT), maupun melalui realokasi mata anggaran lainnya yang berpotensi tidak dapat terserap secara maksimal.Tito menegaskan, meski pemerintah pusat menyalurkan bansos kepada masyarakat, seperti melalui Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Usaha Milik Negara, dan lain sebagainya, pemerintah daerah harus tetap turut menyalurkan bantuan dengan menggunakan APBD masing-masing.

Dirinya meminta agar mata anggaran pengendalian pandemi Covid-19 dalam APBD tahun anggaran 2021 segera direalisasikan. Tito menginginkan agar di tengah situasi PPKM ini, semua pemda menggunakan anggaran dalam upaya mengendalikan pandemi Covid-19.

"Pemda memiliki mata anggaran dan tahu persis situasi masyarakat di sekitarnya, siapa saja yang terdampak. Kita ingin agar anggaran bantuan sosial ini, maupun belanja tidak terduga, betul-betul diturunkan di tengah situasi pembatasan ini agar masyarakat yang terdampak dibantu," ujar Mendagri.

Tito meminta agar kepala daerah turun langsung memberikan atau menyalurkan bantuan tersebut, baik bantuan yang bersifat tunai maupun nontunai. Dengan hadirnya kepala daerah langsung di lapangan atau di tengah masyarakat, akan membawa pengaruh positif dan nilai tersendiri terhadap masyarakat, bila dibandingkan dengan hanya mengutus para kepala dinas ataupun staf.

"Jadi teman-teman kepala daerah, kita minta memberikan contoh dulu memberikan bantuan kepada masyarakat secara langsung," ujarnya.

Mendagri menegaskan, dirinya bakal turun langsung ke daerah lain yang dinilai masih rendah realisasi APBD dalam penyaluran bansosnya. Termasuk daerah yang memiliki alokasi BTT yang tidak direalisasikan untuk membantu masyarakat terdampak pandemi dan kebijakan PPKM.

"Senin (26/7/2021) rencana kami akan cek langsung ke Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan serta pada kesempatan berikutnya di daerah-daerah yang juga masih rendah lainnya," kata Mendagri.