Politik PKB Memuliakan Perempuan

Diskursus masalah dan tantangan perempuan dalam konteks sosial politik sepertinya menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Anggapan perempuan tidak perlu beraktulisasi di ruang publik sampai hari ini masih sangat mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat.

Kodrat perempuan menjadi pelayan keluarga sangat sering kita temui jadi alat pembenar untuk memarginalkan dan membatasi ruang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin politik dan atau ruang sosial lainnya. Diksi perempuan “konco wingking” menjadi momok tersendiri bagi eksistensi para perempuan dalam mewarnai aktivitas politik. Lebih-lebih di era politik elektoral yang menjadikan rakyat langsung menentukan siapa wakil rakyat diberi mandat sebagai pemimpin politiknya.

Jika merujuk data misalnya, pada Pemilihan Legislatif 2019 di Senayan ada 118 orang dari 575 wakil rakyat yang berhasil menembus Senayan. Secara jumlah meningkat, pada tahun 2014 hanya ada 97 wakil rakyat. Itu pun secara presentase masih 20,5 persen. Padahal tantangan konkretnya, bagaimana agar berbagai produk legislasi itu sarat akan nilai gender. Tantangannya, kuota 30 persen parlemen jelas harus terus dikejar. Bahkan lebih dari kuota 30 persen harus terus diperjuangkan. Singkatnya, bagaimana kebijakan Negara perspektif gender bisa terpenuhi.



Tantangan semakin kompleks karena lingkungan politik masih dipandang sarat akan intrik dan kotor. Perempuan politik masih dipandang sebelah mata karena dianggap tidak mampu bersaing keras menghadapi kubangan intrik, politik uang dan fakta politik lainnya. Tidak sedikit yang memandang bahwa perempuan tidak memiliki kapabilitas menghadapi gempuran dan goncangan baik yang ada di struktural partai maupun basis akar rumput.

Politik Perempuan PKB

Sebagai institusi politik, PKB memberikan seluas-luasnya bagi perempuan untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat, negara dan bangsa. Dalam berbagai kesempatan Ketua Umum kami, Gus AMI (Abdullah Muhaimin Iskandar) selalu tegas menyatakan bahwa perempuan harus dimuliakan. Kata Gus AMI memuliakan perempuan adalah dengan memberi perlindungan secara sosial, kultural, politik maupun fisik.

Bahkan Gus AMI tidak segan mengatakan bahwa pemuliaan perempuan adalah salah satu cita-cita reformasi. Komitmen itu dibuktikan dengan memberi ruang luas bagi perempuan menjadi pejabat publik. Maka tidak heran jika Ketum kami punya keyakinan melindungi perempuan berarti melindungi Negara.

Salah satu bukti komitmen PKB, adalah memberi ruang politik pada tiga perempuan untuk menjadi pimpinan di DPR. Dalam menentukan tugas politik Gus AMI tidak pernah memperdebatkan antara laki-laki dan perempuan. Argumentasi yang dibangun selalu berbasis merit, bahwa dia yang mendapat tugas politik tertentu berdasarkan rekam jejak, kapabilitas, dan jam terbang khidmatnya.

Laku politik PKB ini tidak hanya berkaitan dengan wakil rakyat di Senayan. Di struktural partai ada Mbak Ida Fauziyah yang didaulat menjadi salah satu Wakil Ketua Umum DPP. Tak hanya itu bahkan diberi tugas membantu Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Ketenagakerjaan.