Politik PKB Memuliakan Perempuan

Anggia Erma Rini, MKM
Wasekjen DPP PKB, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI

"Kami warga Jam’iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)"

Kalimat di atas adalah kutipan pernyataan deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kala itu di Jakarta PKB resmi dideklarasikan bertepatan pada 29 Rabiul Awal 1419 H atau 23 Juli 1998. Dua puluh tiga tahun sudah PKB telah memberikan warna politik moderat dan demokratis dalam aktivitas politik kenegaraan Indonesia. Sebagai wadah perjuangan para Nahdliyin, sejak lahir telah menunjukkan proses transformasi yang sangat baik. Prinsip kebangsaan, keterbukaan dan demokratis sudah sedemikian rupa berkembang sangat cepat.

Partai yang dideklarasikan oleh lima ulama khos ini perlahan tapi pasti menjadi partai yang modern dan memberi ruang bagi seluruh anak bangsa. Anak muda, juga seluruh kalangan tanpa melihat strata. Termasuk ruang seluas-luasnya bagi perempuan untuk mengaktualisasi misi perjuangan politiknya.

Corak partai ini pun konsisten menjadi partai yang terbuka. Sudah seperti menjadi kesepahaman umum, bukan hanya di internal partai, masyarakat luas sudah menyadari bahwa PKB adalah partai yang merakyat dan konsisten memperjuangkan rakyat secara total.

Tulisan ini saya buat untuk mengulas satu perspektif penting yang kemudian sampai saat ini menjadi concern para aktivis politik, khususnya politik perempuan. Sebagai perempuan politik yang saat ini khidmat di PKB, perlu kiranya substansi ini disyiarkan ke khalayak. Bagaimana partai ini benar-benar mensublimasi keluhuran cita-cita politiknya dalam bentuk memuliakan mereka para perempuan pejuang politik.

Memang begitulah seharusnya nilai ideologi partai. Tidak hanya berupa teks semata tetapi bagaimana ideologi partai dihidupkan menjadi laku politik kolektif. Salah satunya bagaimana ideologi PKB hidup memberikan pemuliaan bagi mereka perempuan.

Tantangan Politik Perempuan
Diskursus masalah dan tantangan perempuan dalam konteks sosial politik sepertinya menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Anggapan perempuan tidak perlu beraktulisasi di ruang publik sampai hari ini masih sangat mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat.

Kodrat perempuan menjadi pelayan keluarga sangat sering kita temui jadi alat pembenar untuk memarginalkan dan membatasi ruang bagi perempuan untuk menjadi pemimpin politik dan atau ruang sosial lainnya. Diksi perempuan “konco wingking” menjadi momok tersendiri bagi eksistensi para perempuan dalam mewarnai aktivitas politik. Lebih-lebih di era politik elektoral yang menjadikan rakyat langsung menentukan siapa wakil rakyat diberi mandat sebagai pemimpin politiknya.

Jika merujuk data misalnya, pada Pemilihan Legislatif 2019 di Senayan ada 118 orang dari 575 wakil rakyat yang berhasil menembus Senayan. Secara jumlah meningkat, pada tahun 2014 hanya ada 97 wakil rakyat. Itu pun secara presentase masih 20,5 persen. Padahal tantangan konkretnya, bagaimana agar berbagai produk legislasi itu sarat akan nilai gender. Tantangannya, kuota 30 persen parlemen jelas harus terus dikejar. Bahkan lebih dari kuota 30 persen harus terus diperjuangkan. Singkatnya, bagaimana kebijakan Negara perspektif gender bisa terpenuhi.



Tantangan semakin kompleks karena lingkungan politik masih dipandang sarat akan intrik dan kotor. Perempuan politik masih dipandang sebelah mata karena dianggap tidak mampu bersaing keras menghadapi kubangan intrik, politik uang dan fakta politik lainnya. Tidak sedikit yang memandang bahwa perempuan tidak memiliki kapabilitas menghadapi gempuran dan goncangan baik yang ada di struktural partai maupun basis akar rumput.

Politik Perempuan PKB
Sebagai institusi politik, PKB memberikan seluas-luasnya bagi perempuan untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat, negara dan bangsa. Dalam berbagai kesempatan Ketua Umum kami, Gus AMI (Abdullah Muhaimin Iskandar) selalu tegas menyatakan bahwa perempuan harus dimuliakan. Kata Gus AMI memuliakan perempuan adalah dengan memberi perlindungan secara sosial, kultural, politik maupun fisik.

Bahkan Gus AMI tidak segan mengatakan bahwa pemuliaan perempuan adalah salah satu cita-cita reformasi. Komitmen itu dibuktikan dengan memberi ruang luas bagi perempuan menjadi pejabat publik. Maka tidak heran jika Ketum kami punya keyakinan melindungi perempuan berarti melindungi Negara.

Salah satu bukti komitmen PKB, adalah memberi ruang politik pada tiga perempuan untuk menjadi pimpinan di DPR. Dalam menentukan tugas politik Gus AMI tidak pernah memperdebatkan antara laki-laki dan perempuan. Argumentasi yang dibangun selalu berbasis merit, bahwa dia yang mendapat tugas politik tertentu berdasarkan rekam jejak, kapabilitas, dan jam terbang khidmatnya.

Laku politik PKB ini tidak hanya berkaitan dengan wakil rakyat di Senayan. Di struktural partai ada Mbak Ida Fauziyah yang didaulat menjadi salah satu Wakil Ketua Umum DPP. Tak hanya itu bahkan diberi tugas membantu Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Ketenagakerjaan.



Komitmen politik PKB pada perempuan juga ditunjukkan saat perhelatan pilkada. Bagaimana partai ini, memberi keleluasaan dan keluasan peran bagi perempuan berkontestasi menjadi salah satu kandidat, mulai sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah. Beberapa yang berhasil menduduki kursi kepala daerah misalnya, ada Mbak Nunik Wagub Lampung, Mbak Anna Mu’awanah Bupati Bojonegoro, Mak Rini Bupati Blitar, Mbak Dewii Wakil Bupati Kediri, Bupati Tegal Umi Azizah, dan masih banyak yang lainnya

Harapan PKB ke Depan
Ulasan ini tidak berniat memuji PKB, Seorang pejuang partai harus selalu merefleksikan berbagai kerja politik kebaikan yang telah dijalani. Termasuk melakukan evaluasi untuk melakukan perbaikan ekrja politik yang lebih menciptakan manfaat dan maslahah umat. Muaranya tentu, mensyiarkan pada publik bahwa partai ini sangat serius menghidupkan nilai ideologi partai untuk umat.

Tanggung jawab kita kader dan simpatisan untuk mengamalkan dan mengupayakan ati diri partai nasionalis, agamis dan humanis. Cara mencintai PKB yang paling bijaksana adalah dengan menjadikan watak politik moderat, toleran dan adil harus menjadi alam berpikir bertindak seluruh kader PKB. Salah satu langkah politik konkretnya adalah dengan memuliakan para perempuan.

Tentu ini tidak mudah. PKB yang sudah berusia 23 tahun ini memiliki tanggung jawab untuk selalu ber-Aksi melayani Indonesia. Karena hakikat politik seperti yang pernah diajarkan Gus Dur adalah hanya untuk kemanusiaan.

Semoga di ulang tahunnya yang ke-23 ini PKB terus konsisten menjadi saluran aspirasi politik warga Negara. PKB benar-benar mampu menjadi alat perjuangan pemuliaan perempuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan tatanan negara bangsa yang adil, makmur dan berdaulat. Bangsa yang baldatun thoyyibatun warobbun ghofur. Sebuah bangsa yang damai dan juga negeri yang mendapat barokah Allah SWT. Wallahu’alam bishowab.