Pemerintah Gandeng Ulama Tekan Mobilitas Warga saat Idul Adha
Jum'at, 16 Juli 2021 - 06:30 WIB
KSP Moeldoko pada kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, termasuk para ulama. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) menyelenggarakan acara silaturahmi dan dialog dengan ulama terkemuka di Indonesia secara daring pada Kamis (15/7/2021) kemarin. Pertemuan ini digelar untuk menyamakan persepsi dalam mengantisipasi lonjakan aktivitas dan mobilitas masyarakat menjelang perayaan Idul Adha 1442 Hijriyah.
Kepala Staf Presiden Moeldoko pada kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, termasuk para ulama.
"Kita ingin menyampaikan bahwa pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi ini tidak bisa sendirian, partisipasi seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Oleh karena itu kami mengundang para tokoh agama untuk turut berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19," katanya dikutip dari siaran pers, Jumat (16/7/2021).
Baca juga: Wapres Imbau Ulama dan Tokoh Agama Beri Pencerahan PPKM Darurat pada Masyarakat
Hadir pada kesempatan tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkopolhukam Mahfud MD dan 10 ulama dari penjuru Indonesia. Masing-masing Habib Jindan bin Novel bin Salim Jindan, Prof Dr Azyumardi Azra, KH Ust Das’ad Latif, KH Ahmad Muwafiq, Nyai Badriyah Fayumi, KH Cholil Nafis, Ust Yusuf Mansur, Prof Dr Abdul Mu’ti, Gus Reza Ahmad Zahid, dan Prof Dr Masyitoh Chusnan.
Moeldoko menjelaskan, tujuan dari dialog ini adalah untuk menjalin komunikasi yang erat dan terbuka antara pemerintah sebagai umaro dengan ulama untuk menumbuhkan sikap saling percaya satu dengan yang lain. Selain itu, pemerintah juga ingin mendapatkan input dari masyarakat, terkait penanganan pandemi dan implementasi PPKM Darurat.
“Kita juga ingin mengajak para tokoh agama untuk membangun narasi publik yang positif dan konstruktif sebagai pembentuk opini publik dalam rangka meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kehendak masyarakat dalam menekan lonjakan kasus Covid-19,” katanya.
Baca juga: Menko PMK Timbang Usulan MUI Beri Insentif Darurat untuk Ulama Terdampak PPKM
Kepala Staf Presiden Moeldoko pada kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, termasuk para ulama.
"Kita ingin menyampaikan bahwa pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi ini tidak bisa sendirian, partisipasi seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Oleh karena itu kami mengundang para tokoh agama untuk turut berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19," katanya dikutip dari siaran pers, Jumat (16/7/2021).
Baca juga: Wapres Imbau Ulama dan Tokoh Agama Beri Pencerahan PPKM Darurat pada Masyarakat
Hadir pada kesempatan tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkopolhukam Mahfud MD dan 10 ulama dari penjuru Indonesia. Masing-masing Habib Jindan bin Novel bin Salim Jindan, Prof Dr Azyumardi Azra, KH Ust Das’ad Latif, KH Ahmad Muwafiq, Nyai Badriyah Fayumi, KH Cholil Nafis, Ust Yusuf Mansur, Prof Dr Abdul Mu’ti, Gus Reza Ahmad Zahid, dan Prof Dr Masyitoh Chusnan.
Moeldoko menjelaskan, tujuan dari dialog ini adalah untuk menjalin komunikasi yang erat dan terbuka antara pemerintah sebagai umaro dengan ulama untuk menumbuhkan sikap saling percaya satu dengan yang lain. Selain itu, pemerintah juga ingin mendapatkan input dari masyarakat, terkait penanganan pandemi dan implementasi PPKM Darurat.
“Kita juga ingin mengajak para tokoh agama untuk membangun narasi publik yang positif dan konstruktif sebagai pembentuk opini publik dalam rangka meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kehendak masyarakat dalam menekan lonjakan kasus Covid-19,” katanya.
Baca juga: Menko PMK Timbang Usulan MUI Beri Insentif Darurat untuk Ulama Terdampak PPKM
tulis komentar anda