Pemerintah Gandeng Ulama Tekan Mobilitas Warga saat Idul Adha
Jum'at, 16 Juli 2021 - 06:30 WIB
loading...
KSP Moeldoko pada kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, termasuk para ulama. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kantor Staf Presiden (KSP) menyelenggarakan acara silaturahmi dan dialog dengan ulama terkemuka di Indonesia secara daring pada Kamis (15/7/2021) kemarin. Pertemuan ini digelar untuk menyamakan persepsi dalam mengantisipasi lonjakan aktivitas dan mobilitas masyarakat menjelang perayaan Idul Adha 1442 Hijriyah.
Kepala Staf Presiden Moeldoko pada kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, termasuk para ulama.
"Kita ingin menyampaikan bahwa pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi ini tidak bisa sendirian, partisipasi seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Oleh karena itu kami mengundang para tokoh agama untuk turut berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19," katanya dikutip dari siaran pers, Jumat (16/7/2021).
Baca juga: Wapres Imbau Ulama dan Tokoh Agama Beri Pencerahan PPKM Darurat pada Masyarakat
Hadir pada kesempatan tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkopolhukam Mahfud MD dan 10 ulama dari penjuru Indonesia. Masing-masing Habib Jindan bin Novel bin Salim Jindan, Prof Dr Azyumardi Azra, KH Ust Das’ad Latif, KH Ahmad Muwafiq, Nyai Badriyah Fayumi, KH Cholil Nafis, Ust Yusuf Mansur, Prof Dr Abdul Mu’ti, Gus Reza Ahmad Zahid, dan Prof Dr Masyitoh Chusnan.
Moeldoko menjelaskan, tujuan dari dialog ini adalah untuk menjalin komunikasi yang erat dan terbuka antara pemerintah sebagai umaro dengan ulama untuk menumbuhkan sikap saling percaya satu dengan yang lain. Selain itu, pemerintah juga ingin mendapatkan input dari masyarakat, terkait penanganan pandemi dan implementasi PPKM Darurat.
“Kita juga ingin mengajak para tokoh agama untuk membangun narasi publik yang positif dan konstruktif sebagai pembentuk opini publik dalam rangka meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kehendak masyarakat dalam menekan lonjakan kasus Covid-19,” katanya.
Baca juga: Menko PMK Timbang Usulan MUI Beri Insentif Darurat untuk Ulama Terdampak PPKM
Di sisi lain untuk menekan lonjakan kasus Covid-19, Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 17/2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, dan Shalat Idul Adha. "Hal ini harus menjadi alarm bahaya bagi kita semua," tegas Moeldoko.
Merespons hal itu, para ulama yang hadir pada rapat itu menyatakan kesanggupannya untuk berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19, terutama menjelang perayaan Idul Adha. "Pemerintah perlu menggandeng masyarakat dan tokoh lokal demi menghindari istilah seperti pembatasan masjid atau pembatasan ibadah yang menyulut gelombang penolakan,” ujar Pengasuh Pesantren Mahasina Bekasi, Nyai Badriyah Fayumi.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menambahkan perlunya narasi penyejuk yang memperlihatkan sensitifitas terhadap problem yang dihadapi masyarakat. "Aparat jangan sampai di lapangan menjadi kurang sensitif dan imbauannya bermuatan kekerasan. Ini yang perlu kita antisipasi sedemikian rupa, jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah berhadap-hadapan dengan umat Islam," ujar Mu’ti.
Penceramah asal Yogyakarta, KH Ahmad Muwafiq menyatakan perlunya upaya pemerintah untuk menampung cara-cara yang dilakukan masyarakat lokal dalam menghadapi pandemi. Sementara guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dr Azyumardi Azra menyarankan perlunya forum dialog yang mengikutsertakan pemuka dari lima agama lainnya untuk menjamin inklusivitas bagi umat agama lain. Pandangan serupa disampaikan Ustaz Das’ad Latif dan Ustaz Yusuf Mansur.
Kepala Staf Presiden Moeldoko pada kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dalam penanganan Covid-19. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat diperlukan, termasuk para ulama.
"Kita ingin menyampaikan bahwa pemerintah dalam menghadapi situasi pandemi ini tidak bisa sendirian, partisipasi seluruh elemen masyarakat sangat diperlukan. Oleh karena itu kami mengundang para tokoh agama untuk turut berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19," katanya dikutip dari siaran pers, Jumat (16/7/2021).
Baca juga: Wapres Imbau Ulama dan Tokoh Agama Beri Pencerahan PPKM Darurat pada Masyarakat
Hadir pada kesempatan tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkopolhukam Mahfud MD dan 10 ulama dari penjuru Indonesia. Masing-masing Habib Jindan bin Novel bin Salim Jindan, Prof Dr Azyumardi Azra, KH Ust Das’ad Latif, KH Ahmad Muwafiq, Nyai Badriyah Fayumi, KH Cholil Nafis, Ust Yusuf Mansur, Prof Dr Abdul Mu’ti, Gus Reza Ahmad Zahid, dan Prof Dr Masyitoh Chusnan.
Moeldoko menjelaskan, tujuan dari dialog ini adalah untuk menjalin komunikasi yang erat dan terbuka antara pemerintah sebagai umaro dengan ulama untuk menumbuhkan sikap saling percaya satu dengan yang lain. Selain itu, pemerintah juga ingin mendapatkan input dari masyarakat, terkait penanganan pandemi dan implementasi PPKM Darurat.
“Kita juga ingin mengajak para tokoh agama untuk membangun narasi publik yang positif dan konstruktif sebagai pembentuk opini publik dalam rangka meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kehendak masyarakat dalam menekan lonjakan kasus Covid-19,” katanya.
Baca juga: Menko PMK Timbang Usulan MUI Beri Insentif Darurat untuk Ulama Terdampak PPKM
Di sisi lain untuk menekan lonjakan kasus Covid-19, Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 17/2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, dan Shalat Idul Adha. "Hal ini harus menjadi alarm bahaya bagi kita semua," tegas Moeldoko.
Merespons hal itu, para ulama yang hadir pada rapat itu menyatakan kesanggupannya untuk berpartisipasi dalam penanggulangan Covid-19, terutama menjelang perayaan Idul Adha. "Pemerintah perlu menggandeng masyarakat dan tokoh lokal demi menghindari istilah seperti pembatasan masjid atau pembatasan ibadah yang menyulut gelombang penolakan,” ujar Pengasuh Pesantren Mahasina Bekasi, Nyai Badriyah Fayumi.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menambahkan perlunya narasi penyejuk yang memperlihatkan sensitifitas terhadap problem yang dihadapi masyarakat. "Aparat jangan sampai di lapangan menjadi kurang sensitif dan imbauannya bermuatan kekerasan. Ini yang perlu kita antisipasi sedemikian rupa, jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah berhadap-hadapan dengan umat Islam," ujar Mu’ti.
Penceramah asal Yogyakarta, KH Ahmad Muwafiq menyatakan perlunya upaya pemerintah untuk menampung cara-cara yang dilakukan masyarakat lokal dalam menghadapi pandemi. Sementara guru besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dr Azyumardi Azra menyarankan perlunya forum dialog yang mengikutsertakan pemuka dari lima agama lainnya untuk menjamin inklusivitas bagi umat agama lain. Pandangan serupa disampaikan Ustaz Das’ad Latif dan Ustaz Yusuf Mansur.
(abd)
Lihat Juga :
