Kisruh Demokrat Belum Usai, Kubu Moeldoko Gugat Yasonna ke PTUN
Jum'at, 25 Juni 2021 - 16:47 WIB
KLB Partai Demokrat Deliserdang, Sumatera Utara menghasilkan Moeldoko sebagai Ketua Umum. FOTO/DOK.SINDOnews
JAKARTA - Cerita perebutan Partai Demokrat ternyata belum selesai. Setelah gugatan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deliserdang pimpinan Moeldoko gugur di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, kini giliran Menteri Hukum dan HAM (Menkunham) Yasonna H Laoly yang digugat.
"Pada hari ini, Jumat, 25 Juni 2021, kuasa hukum Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang secara resmi mendaftarkan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan materi gugatan meminta Pengadilan mengesahkan KLB yang diadakan di Deliserdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu, yang mana menghasilkan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2021-2025," kata Kuasa Hukum KLB Deli Serdang, Rusdiansyah dalam keterangannya, Jumat (25/6/2021).
Sebagaimana diketahui, lanjut Rusdiansyah, pasca ditolaknya pengesahan hasil KLB Deliserdang oleh Menkumham, belum pernah ada upaya hukum yang dilakukan oleh kliennya ke pengadilan. Maka dari itu, ini upaya hukum pertama kali yang dilakukan agar kepengurusan hasil KLB diakui negara melalui gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta.
Baca juga: Kader Demokrat 'Perang' Lawan PDIP, Kubu Moeldoko Ikut Serang Pendukung SBY-AHY
Menurut Rusdiansyah, gugatan tata usaha yang dilayangkan KLB Demokrat Deli Serdang teregistrasi dengan No 150/G/2021/PTUN.JKT, di mana yang menjadi tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM RI selaku pejabat atau badan tata usaha negara.
"Dalam materi gugatan dijelaskan beberapa alasan hukum mengapa KLB Demokrat Deliserdang harus disahkan. Pertama, KLB konstitusional karena diikuti oleh pemilik suara sah yaitu para pengurus Demokrat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Kedua, KLB dilakukan secara demokratis dan konstitusional mengikuti ketentuan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat tahun 2015. Ketiga, KLB merupakan hasil desakan dari pendiri, senior, dan pengurus Partai Demokrat di daerah-daerah," paparnya.
Rusdiansyah berharap, nantinya PTUN Jakarta akan menyidangkan dan memutuskan perkara ini secara adil dan objektif, sehingga putusan yang dihasilkan tentunya akan memenangkan KLB Deliserdang yang memang dihasilkan dari forum yang demokratis dan konstitusional Partai Demokrat.
Baca juga: AHY ke Kepala Daerah Demokrat: Tak Ada yang Lebih Bernilai daripada Nyawa
"Pada hari ini, Jumat, 25 Juni 2021, kuasa hukum Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat Deli Serdang secara resmi mendaftarkan gugatan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan materi gugatan meminta Pengadilan mengesahkan KLB yang diadakan di Deliserdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu, yang mana menghasilkan Jenderal (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2021-2025," kata Kuasa Hukum KLB Deli Serdang, Rusdiansyah dalam keterangannya, Jumat (25/6/2021).
Sebagaimana diketahui, lanjut Rusdiansyah, pasca ditolaknya pengesahan hasil KLB Deliserdang oleh Menkumham, belum pernah ada upaya hukum yang dilakukan oleh kliennya ke pengadilan. Maka dari itu, ini upaya hukum pertama kali yang dilakukan agar kepengurusan hasil KLB diakui negara melalui gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta.
Baca juga: Kader Demokrat 'Perang' Lawan PDIP, Kubu Moeldoko Ikut Serang Pendukung SBY-AHY
Menurut Rusdiansyah, gugatan tata usaha yang dilayangkan KLB Demokrat Deli Serdang teregistrasi dengan No 150/G/2021/PTUN.JKT, di mana yang menjadi tergugat adalah Menteri Hukum dan HAM RI selaku pejabat atau badan tata usaha negara.
"Dalam materi gugatan dijelaskan beberapa alasan hukum mengapa KLB Demokrat Deliserdang harus disahkan. Pertama, KLB konstitusional karena diikuti oleh pemilik suara sah yaitu para pengurus Demokrat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Kedua, KLB dilakukan secara demokratis dan konstitusional mengikuti ketentuan UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat tahun 2015. Ketiga, KLB merupakan hasil desakan dari pendiri, senior, dan pengurus Partai Demokrat di daerah-daerah," paparnya.
Rusdiansyah berharap, nantinya PTUN Jakarta akan menyidangkan dan memutuskan perkara ini secara adil dan objektif, sehingga putusan yang dihasilkan tentunya akan memenangkan KLB Deliserdang yang memang dihasilkan dari forum yang demokratis dan konstitusional Partai Demokrat.
Baca juga: AHY ke Kepala Daerah Demokrat: Tak Ada yang Lebih Bernilai daripada Nyawa
Dapatkan berita terbaru, follow WhatsApp Channel SINDOnews sekarang juga!
tulis komentar anda