PKS Sebut Utang Indonesia Tidak Baik-baik Saja karena 4 Hal Ini
Kamis, 24 Juni 2021 - 12:57 WIB
Anis mencatat persoalan utama utang Indonesia adalah tumbuh lebih tinggi, baik dibandingkan penerimaan negara maupun pertumbuhan ekonomi. Akibatnya Indonesia hanya berputar-putar dalam lllingkaran utang. “Sehingga Indonesia semakin terjebak dalam utang,” ungkapnya.
Anis yang juga menjabat sebagai wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menyorot porsi utang dalam valas memang menurun menjadi 13% dari total utang pemerintah. Akan tetapi, menurut Anis, nilai rupiah yang cenderung terdepresiasi menyebabkan utang negara semakin riskan baik dalam hal cicilan pokok maupun bunganya.
“Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin kita masih mengatakan utang kita aman-aman saja,” kata Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini
Anis kemudian menegaskan bahwa perlu dilakukan kajian lebih dalam terkait rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang benar-benar mencerminkan kondisi riil. “Selama ini, perhitungan yang dilakukan hanya utang pemerintah pusat terhadap PDB. Sedangkan utang BUMN tidak dimasukan dalam hitungan. Praktik di negara-negara lain utang BUMN termasuk dalam kalkulasi rasio tersebut,” ujar Anis.
Baca juga: PKS Tolak Presiden Tiga Periode: Isu Ini Bentuk Provokasi dan Pikiran Kotor Melawan Konstitusi
Anis yang juga menjabat sebagai wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga menyorot porsi utang dalam valas memang menurun menjadi 13% dari total utang pemerintah. Akan tetapi, menurut Anis, nilai rupiah yang cenderung terdepresiasi menyebabkan utang negara semakin riskan baik dalam hal cicilan pokok maupun bunganya.
“Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin kita masih mengatakan utang kita aman-aman saja,” kata Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini
Anis kemudian menegaskan bahwa perlu dilakukan kajian lebih dalam terkait rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang benar-benar mencerminkan kondisi riil. “Selama ini, perhitungan yang dilakukan hanya utang pemerintah pusat terhadap PDB. Sedangkan utang BUMN tidak dimasukan dalam hitungan. Praktik di negara-negara lain utang BUMN termasuk dalam kalkulasi rasio tersebut,” ujar Anis.
Baca juga: PKS Tolak Presiden Tiga Periode: Isu Ini Bentuk Provokasi dan Pikiran Kotor Melawan Konstitusi
Lihat Juga :