Menggagas Desain Negara Kesejahteraan di Indonesia

Prof. Budi Setiyono, Ph.D

Guru Besar Pada Bidang Ilmu Pemerintahan

Wakil Rektor 1 Undip

SALAH satu pokok tujuan utama pendirian negara Republik Indonesia, menurut preambule UUD 45 , adalah “mewujudkan kesejahteraan umum” (social welfare). Terms “kesejahteraan umum” ini mengisyaratkan end goal kesejahteraan adalah “bersama secara kolektif kolegial” bukan sekedar “private welfare”. Pun cara mencapainya.

Yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa sebenarnya definisi kesejahteraan itu, apa tolok ukurnya? Dan bagaimana cara meraihnya?



Pandangan social welfare ini sejalan dengan konsep negara integralistik, sebagaimana diidealkan oleh Prof. Soepomo dalam pidato di sidang BPUPKI. Negara Pancasila digambarkan sebagai satu organ tubuh yang saling bergantung dan bekerja bersama untuk kesejahteraan bersama secara adil. (Baca juga: Menata SDM Pasca - Pandemi Menuju New Normal )

Tidak boleh ada oligarkhi dan eksploitasi antar anak bangsa, melainkan harus bergotong royong. Tentu, misalnya, tidak Pancasilais bila negara acuh membiarkan 5% populasi menguasai 80% aset kekayaan nasional. Tidaklah juga Pancasilais apabila negara abai terhadap anak bangsa yang mati sekedar akibat kelaparan atau tidak bisa berobat.

Dalam perspektif yang paling sederhana, welfare state dapat didefinisikan sebagai sIstem. Yang mana pemerintah menjalankan tanggung jawab utama untuk menyediakan keamanan sosial dan ekonomi penduduknya.

Rakyat harus diberi jaminan/perlindungan agar mereka dapat hidup dalam suatu garis/level kesejahteraan tertentu. Dalam praktiknya upaya tersebut biasanya dilakukan dengan memberikan subsidi pendapatan, asuransi pengangguran, pensiun hari tua, dan tindakan jaminan sosial lainnya.