Teror oleh Pinjaman Online Marak, DPR Minta Otoritas Segera Bertindak

Senin, 21 Juni 2021 - 06:32 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir meminta OJK segera bertindak menyusul maraknya aksi teror oleh pinjaman online. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Maraknya pinjaman online (Pinjol) yang berujung pada teror dinilai dampak dari lemahnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK diminta segera mengambil langkah tegas untuk melindungi masyarakat terhadap aksi pinjol tersebut.

Hal itu diungkapkan anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir. Beberapa belakangan ini, dirinya kerap mendapatkan laporan adanya kasus pinjol. Salah satunya Pinjol KSP Rupiah Petir Pro yang dilaporkan meneror seseorang hanya karena diduga nomor ponsel miliknya dijadikan penjamin pinjaman oleh temannya. "Kasus ini menunjukkan betapa lemahnya otoritas yang seharusnya bertanggung jawab dalam menangani maraknya kejahatan digital finance," kata Hafisz dalam siaran tertulisnya Minggu (20/6/21). Baca juga: Mau Ngutang Duit Lewat Pinjol? Cek Dulu Daftar Resmi dari OJK



Wakil Ketua Umum PAN ini menjelaskan lambatnya respons terhadap kejahatan pinjaman online seperti ini sangat meresahkan karena bisa mengancam rasa aman dan ketenangan masyarakat. Hal ini, lanjut Hafisz berpotensi membuat takut investor asing yang ingin masuk ke Indonesia karena lemahnya perlindungan terhadap keamanan data pribadi di Indonesia. "Masa orang yang tidak ada urusan dengan pinjaman itu diteror juga. Indonesia adalah negara hukum maka siapapun yang mengancam pribadi dapat dikenakan pasal pidana," ungkapnya. Baca juga: Sejuta Cara Pinjol Menagih Utang, Kali Ini Memalsukan Email OJK

Tak hanya itu, Hafisz pun menyebut hal lain yang juga tak kalah mengerikan dari teror pesan dan telepon adalah bagaimana data seorang warga negara bisa disebarkan seenaknya oleh Pinjol Ilegal. Hafisz menilai kebocoran data seharusnya tak boleh terulang lagi. Data yang dibocorkan bisa digunakan oleh pelaku kejahatan seperti melakukan fishing pada data yang sensitif seperti kartu kredit. "Ini ancaman nyata. Dan menyebarkan data customer tanpa izin adalah kriminal. Otoritas bertanggung jawab harus segera mengambil langkah tegas untuk melindungi warga negara," pungkasnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!