Alpalhankam Rp1.700 Triliun, Pengamat: Itu Rasional, Kita yang Tak Konsisten

Maka itu, dia mengajak masyarakat mempersoalkan hal yang lebih substansial daripada mengkritisi rencana Rp1.700 triliun yang masih digodok itu. "Yang penting adalah bagaimana proses pembeliannya, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan?" katanya.

Sekadar diketahui sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku sudah menyusun sistem yang bisa cegah penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan Alutsista. Dia mengaku bakal melibatkan BPKP, Kejaksaan, hingga BPK untuk melakukan pengecekan semua kontrak proyek pertahanan.

Adapun caranya, sebelum kontrak diteken dan berjalan efektif, kontrak akan diperiksa terlebih dahulu oleh BPKP, BPK, hingga Kejaksaan. "Saya rencananya dan kita sudah coba sekarang ini. Saya rencananya mengundang kejaksaan, BPKP sama BPK untuk periksa semua kontrak kita sebelum kontrak itu efektif," kata Prabowo dalam podcast Deddy Corbuzier beberapa hari lalu.

“Jadi kontrak itu ada berapa tahap, jadi ada kontrak awal, ada kondisi-kondisi yang harus dipenuhi, kondisi keuangan, kondisi ini itu. Dalam perjalanan ini saya akan minta kejaksaan, BPKP dan BPK," ujarnya.

Sedangkan cara lain yang bakal dilakukannya adalah bernegosiasi langsung dengan produsen Alpalhankam untuk mengetahui detail harga sebenarnya tanpa melalui calo. "Saya negosiasi langsung dengan produsen sehingga saya ingin tahu harga yang sebenarnya itu berapa apa sih? Kalau kita mau beli alat ini harganya berapa," kata Prabowo.

- Rico Afrido Simanjuntak