Alpalhankam Rp1.700 Triliun, Pengamat: Itu Rasional, Kita yang Tak Konsisten
Selasa, 15 Juni 2021 - 20:14 WIB
Anggaran belanja Rp1.760 triliun untuk alpalhankam dinilai rasional. Foto/dok.SINDOnews
JAKARTA - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai tidak ada peralatan pertahanan dan keamanan ( alpalhankam ) yang murah. Maka itu, dia menilai anggaran pemenuhan alpalhankam yang sekitar Rp1.700 triliun cukup rasional.
"Kalau untuk 20 tahun artinya, kan, anggarannya hanya Rp80 triliunan setahun," ujarnya dihubungi wartawan, Selasa (15/6/2021).
Maka itu, ekonom ini menilai usulan anggaran sekitar Rp1.700 triliun tersebut seharusnya dilihat lebih teliti sebelum dikritisi. Apalagi, rencana belanja itu bukan untuk setahun, melainkan selama 25 tahun hingga 2044. "Alpalhankam mana ada yang murah? Kita ini memang sering tidak konsisten, pengin negara kuat, tapi begitu pemerintah menganggarkan pembelian alpalhankam kita protes," tuturnya.
Dia memberikan contoh, respons masyarakat yang secara swadaya berdonasi untuk membeli Alpalhankam untuk mengganti KRI Nanggala-402 yang tenggalam beberapa waktu lalu. "Ketika kapal selam kita tenggelam, kita bahkan ramai-ramai urunan mau bantu beli kapal selama baru. Ternyata harganya tidak mungkin dibeli dengan urunan," katanya.
Di samping itu, menurut dia, usulan alpalhankam tersebut seharusnya dilihat secara rasional dan dikomparasikan dengan beberapa faktor lain. "Dengan total anggaran, dibandingkan dengan luas wilayah, dibandingkan dengan anggaran militer negara lain," imbuhnya.
Dirinya mengingatkan bahwa pertahanan dan keamanan negara menjadi kewajiban pemerintah. Dan sudah seharusnya pemerintah merencanakan pembelian Alpalhankam untuk memperkuat pertahanan keamanan, termasuk di dalamnya adalah kedaulatan ekonomi
“Menjaga kedaulatan Itu termasuk kedaulatan ekonomi. Termasuk didalamnya menjaga sumber-sumber ekonomi, infrastruktur ekonomi. Tidak hanya yang dibangun oleh Presiden Jokowi,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, menjaga kedaulatan adalah tugas TNI, tetapi harus didukung dengan alat keamanan atau Alutsista. "Punya tentara tapi gak punya meriam. Enggak punya kapal. Enggak punya pesawatnya. Terus menjaga kedaulatannya bagaimana?" ujarnya.
"Kalau untuk 20 tahun artinya, kan, anggarannya hanya Rp80 triliunan setahun," ujarnya dihubungi wartawan, Selasa (15/6/2021).
Maka itu, ekonom ini menilai usulan anggaran sekitar Rp1.700 triliun tersebut seharusnya dilihat lebih teliti sebelum dikritisi. Apalagi, rencana belanja itu bukan untuk setahun, melainkan selama 25 tahun hingga 2044. "Alpalhankam mana ada yang murah? Kita ini memang sering tidak konsisten, pengin negara kuat, tapi begitu pemerintah menganggarkan pembelian alpalhankam kita protes," tuturnya.
Dia memberikan contoh, respons masyarakat yang secara swadaya berdonasi untuk membeli Alpalhankam untuk mengganti KRI Nanggala-402 yang tenggalam beberapa waktu lalu. "Ketika kapal selam kita tenggelam, kita bahkan ramai-ramai urunan mau bantu beli kapal selama baru. Ternyata harganya tidak mungkin dibeli dengan urunan," katanya.
Di samping itu, menurut dia, usulan alpalhankam tersebut seharusnya dilihat secara rasional dan dikomparasikan dengan beberapa faktor lain. "Dengan total anggaran, dibandingkan dengan luas wilayah, dibandingkan dengan anggaran militer negara lain," imbuhnya.
Dirinya mengingatkan bahwa pertahanan dan keamanan negara menjadi kewajiban pemerintah. Dan sudah seharusnya pemerintah merencanakan pembelian Alpalhankam untuk memperkuat pertahanan keamanan, termasuk di dalamnya adalah kedaulatan ekonomi
“Menjaga kedaulatan Itu termasuk kedaulatan ekonomi. Termasuk didalamnya menjaga sumber-sumber ekonomi, infrastruktur ekonomi. Tidak hanya yang dibangun oleh Presiden Jokowi,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, menjaga kedaulatan adalah tugas TNI, tetapi harus didukung dengan alat keamanan atau Alutsista. "Punya tentara tapi gak punya meriam. Enggak punya kapal. Enggak punya pesawatnya. Terus menjaga kedaulatannya bagaimana?" ujarnya.
Lihat Juga :
tulis komentar anda