Pemerintah Prioritaskan Jamaah 2020 untuk Diberangkatkan Haji di 2022
Minggu, 06 Juni 2021 - 17:45 WIB
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memastikan, pemberangkatan jamaah haji akan tetap sesuai dengan antrean di masa mendatang jika situasinya sudah memungkinkan.
Baca Juga: haji
Muhadjir menjelaskan, salah satu pertimbangan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini karena masih dalam suasana pandemi. Selain itu juga karena belum adanya kepastian dari Pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan haji tahun ini.
Hal ini membuat waktu yang tersisa semakin memet untuk melakukan persiapan. Apalagi ini berkaitan dengan 220 ribu jamaah haji. "Ini sebetulnya kan masalahnya terutama masih berada dalam suasana pandemi. Kemudian deadline dari pemerintah Arab Saudi juga belum ada kepastian itu," ujarnya.
"Sehingga kita itung-itung waktunya sudah tidak mungkin untuk membuat perencanaan yang cermat. Ingat ini menyangkut 220.000 jamaah. Jadi tidak main-main," tambahnya.
Mantan Mendikbud ini pun meminta masyarakat, memahami kebijakan yang diambil pemerintah. "Karena itu mohon dimaklumi kalau pemerintah ini bahwa kita tidak akan mengirim. Karena secara teknis juga tidak mungkin dilakukan," pungkasnya.
Baca Juga: haji
Muhadjir menjelaskan, salah satu pertimbangan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini karena masih dalam suasana pandemi. Selain itu juga karena belum adanya kepastian dari Pemerintah Arab Saudi terkait kebijakan haji tahun ini.
Hal ini membuat waktu yang tersisa semakin memet untuk melakukan persiapan. Apalagi ini berkaitan dengan 220 ribu jamaah haji. "Ini sebetulnya kan masalahnya terutama masih berada dalam suasana pandemi. Kemudian deadline dari pemerintah Arab Saudi juga belum ada kepastian itu," ujarnya.
"Sehingga kita itung-itung waktunya sudah tidak mungkin untuk membuat perencanaan yang cermat. Ingat ini menyangkut 220.000 jamaah. Jadi tidak main-main," tambahnya.
Mantan Mendikbud ini pun meminta masyarakat, memahami kebijakan yang diambil pemerintah. "Karena itu mohon dimaklumi kalau pemerintah ini bahwa kita tidak akan mengirim. Karena secara teknis juga tidak mungkin dilakukan," pungkasnya.
(maf)
tulis komentar anda